Oleh: Rikson P. Tampubolon

Kenaikan harga energi global akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mendorong pemerintah Indonesia mengambil langkah efisiensi, termasuk mendorong pola kerja fleksibel seperti bekerja dari rumah (WFH) satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menekan mobilitas dan konsumsi bahan bakar. Namun di Batam, muncul ironi yang tidak bisa diabaikan: ketika mobilitas dibatasi demi efisiensi energi, momentum untuk membangun transportasi publik yang kuat—sebagai solusi jangka panjang—justru belum dimanfaatkan secara optimal.

Transportasi publik di Batam, khususnya Trans Batam, masih jauh dari memadai untuk menjawab kebutuhan kota yang terus tumbuh. Dengan jumlah penduduk yang telah melampaui satu juta jiwa, layanan bus yang tersedia masih berada pada kisaran puluhan unit. 

Data Dishub Batam mencatat penambahan 20 bus baru pada awal 2026, menargetkan total 58 bus. Namun kebutuhan ideal untuk 10 koridor adalah 120 bus agar waktu tunggu 10-15 menit—rasio baru 48,3 persen.

Penambahan armada dalam beberapa waktu terakhir memang patut diapresiasi, tetapi secara keseluruhan belum cukup untuk menghadirkan layanan yang andal, dengan waktu tunggu yang wajar dan jangkauan yang luas. Akibatnya, masyarakat tetap bergantung pada kendaraan pribadi.

Ketergantungan ini tercermin dari tingginya jumlah kendaraan bermotor di Batam yang telah mencapai lebih dari satu juta unit. Tanpa intervensi kebijakan yang signifikan, tekanan terhadap lalu lintas dan konsumsi energi akan terus meningkat. Dalam konteks ini, pembangunan transportasi publik bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan kota.

Sayangnya, pendekatan pembangunan transportasi masih cenderung berfokus pada pelebaran jalan. Secara teori dan pengalaman banyak kota, strategi ini tidak selalu efektif dalam mengatasi kemacetan karena adanya fenomena induced demand, di mana kapasitas jalan yang bertambah justru mendorong peningkatan penggunaan kendaraan pribadi. Di tengah keterbatasan fiskal, alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan seharusnya ditimbang secara lebih strategis, termasuk membuka ruang untuk memperkuat transportasi publik yang lebih berkelanjutan.

Kebijakan WFH satu hari per minggu sejatinya dapat menjadi pintu masuk untuk mendorong perubahan perilaku mobilitas masyarakat. Pengalaman di Jakarta menunjukkan bahwa kebijakan yang mendorong penggunaan transportasi umum di kalangan aparatur sipil negara dapat meningkatkan jumlah penumpang secara signifikan. Pendekatan serupa dapat dipertimbangkan di Batam, dengan mendorong ASN di lingkungan pemerintah daerah dan BP Batam menggunakan transportasi publik secara berkala sebagai bentuk keteladanan sekaligus penguatan permintaan.

Langkah ini tidak hanya akan menciptakan basis pengguna yang lebih stabil bagi Trans Batam, tetapi juga mendorong perbaikan layanan secara langsung. Ketika para pengambil kebijakan turut merasakan pengalaman sebagai pengguna, evaluasi terhadap kualitas layanan akan menjadi lebih konkret dan responsif. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang berbasis pengalaman, bukan sekadar perencanaan di atas kertas.

Di sisi lain, Batam juga membutuhkan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan transportasi publik. Pembentukan badan layanan yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan, dengan skema pembiayaan yang berkelanjutan seperti buy the service, dapat menjadi opsi untuk meningkatkan kualitas operasional. Pengalaman kota-kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan yang terfokus dan adaptif menjadi kunci dalam mendorong peralihan masyarakat ke transportasi publik.

Transjakarta dengan 3.155 bus dan 251 rute, melayani 1,1 juta penumpang per hari, membuktikan lembaga otonom mampu menggerakkan peralihan massal. Belajar dari tetangga, Singapura dengan Land Transport Authority (LTA) telah merancang sistem terintegrasi dan menargetkan 85 persen perjalanan publik di bawah 20 km selesai dalam satu jam pada 2030.

Di tengah berbagai wacana pembangunan transportasi massal berbasis rel yang masih berada pada tahap perencanaan, perhatian utama seharusnya tetap diarahkan pada penguatan sistem yang sudah ada. Sistem bus yang andal, terintegrasi, dan terjangkau merupakan fondasi yang tidak bisa diabaikan. Tanpa fondasi ini, ambisi membangun sistem transportasi yang lebih maju berisiko kehilangan relevansi terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Pada akhirnya, momentum efisiensi energi harus dimaknai sebagai peluang untuk melakukan koreksi arah kebijakan pembangunan transportasi. Batam, sebagai kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan pusat pertumbuhan regional, membutuhkan sistem mobilitas yang tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga menjamin akses yang adil bagi seluruh warganya.

Jika tidak ada langkah korektif yang berani dan terukur, maka kebijakan efisiensi seperti WFH hanya akan menjadi solusi sementara. Sementara itu, persoalan mendasar transportasi publik akan terus tertunda. Di sinilah pentingnya keberanian pemerintah daerah–juga BP Batam–dan pemangku kepentingan untuk menjadikan penguatan Trans Batam sebagai prioritas nyata, bukan sekadar wacana yang berulang. Mumpung momentum efisiensi terjadi.

-------
Penulis adalah pemerhati kebijakan publik Batam Labor and Public Policy (Balapi) dan Akademisi di Kota Batam