Batam, Batamnews – Pemerintah Kota Batam mulai memasang kuda-kuda untuk menyusun kekuatan anggaran tahun 2027. Mewakili Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, memimpin rapat penting di Kantor Wali Kota, Senin (30/3/2026).

Fokus utamanya satu: memastikan pundi-pundi daerah terisi maksimal dan belanja rakyat tepat sasaran.

Target yang dipatok tidak main-main. Pemko Batam memproyeksikan pendapatan daerah menembus angka Rp5,2 triliun pada 2027. Namun, Firmansyah mengingatkan bahwa uang sebesar itu sudah memiliki "pos" wajib. Sesuai aturan mandatory spending, belanja pendidikan dipatok minimal 20 persen, kesehatan 10 persen, dan infrastruktur harus menyentuh angka 40 persen.

Selain mengejar pendapatan, Firmansyah juga menaruh perhatian serius pada pengeluaran, terutama soal belanja pegawai. Ia menginstruksikan BKPSDM agar lebih selektif dan tidak sembarangan menerima pegawai pindah masuk ke Batam. Tujuannya jelas, agar postur anggaran tetap sehat dan kesejahteraan pegawai yang ada tidak terganggu.

“Perlu sinergi antarperangkat daerah agar Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) tetap berjalan optimal dan belanja pegawai sesuai ketentuan,” ujar Firmansyah di hadapan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Angka Rp5,2 triliun itu dinilai sangat realistis asalkan seluruh OPD penghasil tidak bekerja setengah hati. Sektor retribusi persampahan, parkir, hingga peningkatan layanan RSUD diminta untuk digali lebih dalam lagi.

Firmansyah tidak ingin ada potensi yang menguap begitu saja. Ia bahkan mendorong Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) untuk turun tangan memperkuat kajian ilmiah terkait potensi pendapatan yang belum terjamah.

“Optimalisasi potensi ini penting untuk mendorong peningkatan PAD Kota Batam secara berkelanjutan,” tegasnya dengan nada lugas.

Rapat strategis ini dihadiri oleh para pejabat kunci anggaran, mulai dari Asisten Administrasi Umum Heriman, Kepala Bapenda Raja Azmansyah, hingga Kepala BPKAD Abdul Malik.

Pesannya seragam: setiap dinas penghasil wajib menghitung ulang potensi mereka dan memberikan layanan terbaik demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam secara berkelanjutan.