Gubernur Kepri Ansar Ahmad Bacakan LKPJ 2025, Realisasi APBD Tembus 95,39 Persen
ubernur Ansar Ahmad didampingi Wagub Nyanyang Haris Pratamura menyerahkan dokumen LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 kepada Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan didampingi untuk pimpinan lainnya.
Tanjungpinang, Batamnews — Suasana di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Balairung Raja Khalid Hitam, Dompak, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin sore itu terasa khidmat. Di hadapan para wakil rakyat dan undangan, Gubernur Kepri Ansar Ahmad dengan tegas membacakan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah untuk tahun 2025.
Sidang paripurna yang digelar ini bukan sekadar agenda rutin. Bagi Ansar, ini adalah kewajiban konstitusional yang diamanatkan undang-undang.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Apel Perdana Pasca Lebaran, Gubernur Ansar Imbau ASN Hemat Energi dan Tegak Lurus Kawal Asta Cita
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kepri, Iman Sutiawan itu menjadi ajang pemaparan kinerja pemerintahan selama satu tahun terakhir.
Dalam laporannya, Ansar merinci bahwa seluruh program pembangunan yang dijalankan telah mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah disepakati, mulai dari Perubahan RKPD hingga Perubahan APBD Tahun 2025.
Dari sisi pembangunan, Kepri mencatatkan hasil yang menggembirakan. Gubernur menyampaikan bahwa dari 458 indikator kinerja yang diukur, sebanyak 436 indikator—atau 95,20 persen—berada dalam kategori sangat tinggi. Hanya sebagian kecil yang berada di kategori sedang dan rendah.
“Capaian ini tidak terlepas dari dukungan DPRD dan kerja keras seluruh perangkat daerah,” kata Ansar.
Kinerja keuangan pun tak kalah solid. Ansar memaparkan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 mencapai Rp3,729 triliun lebih, atau 95,39 persen dari target. Begitu pula dengan belanja daerah yang terealisasi sebesar Rp3,733 triliun lebih, mencapai 94,94 persen dari anggaran.
Yang menarik, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tercatat sebesar Rp22,291 miliar, menunjukkan pengelolaan keuangan yang cukup sehat.
Tak hanya soal anggaran murni daerah, Gubernur juga melaporkan pelaksanaan tugas pembantuan dari pusat. Empat urusan—pertanian, kepemudaan dan olahraga, pekerjaan umum, serta transmigrasi—berjalan dengan realisasi anggaran mencapai 92,46 persen.
Baca juga: Sinergitas TNI-Polri di Kepulauan Anambas Amankan Arus Balik Lebaran
Di akhir penyampaiannya, Ansar menyampaikan apresiasi kepada DPRD. Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga.
“Mari kita jadikan evaluasi ini sebagai pijakan untuk menjadikan Kepulauan Riau semakin maju dan sejahtera,” tutup Ansar mengakhiri pidato pertanggungjawabannya.

Komentar Via Facebook :