Batam, Batamnews – Pemerintah Kota Batam mulai mematangkan rencana keuangan untuk tahun 2027. Senin, 30 Maret 2026, Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, memimpin Rapat Prognosis Pendapatan Daerah di Kantor Wali Kota Batam. 

Ia hadir mewakili Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra. Dalam rapat itu, Firmansyah menyampaikan pesan tegas. Tahun 2027 nanti, pengelolaan anggaran akan disesuaikan dengan ketentuan mandatory spending. 

Artinya, ada alokasi belanja yang tidak boleh tidak harus dipenuhi. Belanja pendidikan minimal 20 persen, kesehatan 10 persen, dan infrastruktur 40 persen.

Baca juga: Wako Amsakar Ultimatum ASN Batam Usai Lebaran: Fokus Tuntaskan Masalah Sampah, Air hingga Banjir

Ia juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah bekerja cermat. Terutama dalam menghitung prognosis pendapatan yang berkaitan dengan belanja pegawai. Karena itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) diminta lebih selektif menerima pegawai yang pindah ke Batam.

"Perlu sinergi antarperangkat daerah agar Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) tetap berjalan optimal dan belanja pegawai sesuai ketentuan," ujar Firmansyah di hadapan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dari sisi target, Kota Batam memasang angka yang cukup ambisius. Pendapatan daerah pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp5,2 triliun. Firmansyah menilai target ini realistis, asalkan seluruh OPD mampu mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Ada beberapa sektor yang dinilai bisa menjadi lokomotif. Dinas Lingkungan Hidup diminta menggenjot retribusi persampahan. Dinas Perhubungan diminta serius mengelola pendapatan parkir. Sementara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diharapkan terus meningkatkan layanan untuk menambah PAD.

Rapat yang dihadiri oleh OPD penghasil ini juga membahas rancangan pendapatan dan belanja untuk Tahun Anggaran 2027. Semua OPD didorong untuk lebih maksimal menggali potensi pajak dan retribusi daerah.

Firmansyah juga memberikan perhatian khusus kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Ia meminta lembaga itu memperkuat kajian terhadap potensi pendapatan daerah. Sementara OPD penghasil diminta menghitung ulang potensi yang ada, baik dari sektor retribusi maupun dari peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Baca juga: Kemarau Panjang, Pemko Batam Gelar Salat Istisqa di Alun-Alun Engku Putri

"Optimalisasi potensi ini penting untuk mendorong peningkatan PAD Kota Batam secara berkelanjutan," tegasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Kota Batam, Heriman; Kepala Badan Pendapatan Daerah, Raja Azmansyah; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Abdul Malik; Kepala BRIDA, Efrius; Kepala Dinas Pariwisata, Ardiwinata; serta perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam.