Batam, Batamnews – Isu pergantian kepengurusan yang belakangan mengguncang Pengprov Kickboxing Indonesia (KBI) Kepri akhirnya mendapat bantahan keras. Tokoh KBI Kepri, Rudy Santoso, menegaskan bahwa tidak ada pencabutan mandat maupun pembekuan organisasi seperti yang diklaim sejumlah oknum. Ia memastikan struktur kepengurusan saat ini masih sah dan utuh.

Rudy menyebut klaim yang beredar di publik sebagai manuver liar tanpa dasar hukum.

"Sampai detik ini, tidak ada keputusan resmi dari Pengurus Pusat soal pergantian atau pembekuan kepengurusan KBI Kepri. Aktivitas yang mengatasnamakan perubahan di luar keputusan pusat itu tidak sah," ujar Rudy di hadapan wartawan, Jumat, 13 Maret 2026.

Baca juga: Harumkan Nama Kepri, MB Bahana Kirana Kartika Batam Borong Belasan Juara di Ciamis Open 2026

Ia menyayangkan adanya pihak yang sengaja membuat kegaduhan demi ambisi pribadi. Menurutnya, KBI adalah organisasi beraturan, bukan ajang rebutan kekuasaan melalui opini.

"Kalau merasa punya hak, tempuh jalur organisasi yang benar. Jangan merusak stabilitas yang sudah dibangun," tegasnya.

Di tengah hiruk-pikuk ini, Rudy membeberkan hasil audiensi dengan KONI Kepri. Pertemuan itu membahas wacana Musprov Luar Biasa (Musprovlub) dan nasib atlet.

Ia menjelaskan, kewenangan Musprovlub sepenuhnya ada di tangan Pengurus Pusat. Semua pihak diminta menunggu arahan resmi.

Namun, Rudy mengingatkan konsekuensinya jika pusat tak kunjung memutuskan.

"Kalau dalam waktu dekat belum ada keputusan, Kickboxing Kepri terancam tidak bisa ikut Porprov 2026. Soalnya, keikutsertaan sangat terkait legalitas organisasi," ungkapnya.

Baca juga: 750 Jawara Berebut Piala Kemenpora di Kejuaraan Silat Tanah Melayu Championship 2026 di Batam

Ia mendesak pusat segera mengambil keputusan bijak demi menjaga pembinaan atlet di daerah.

"Kami fokus membina atlet. Ini bukan soal jabatan, tapi soal marwah organisasi. Waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar membangun," pungkas Rudy.