Batam, Batamnews – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengambil langkah tegas untuk melindungi warganya dari jeratan praktik keuangan ilegal. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, menekankan bahwa kecerdasan mengelola keuangan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak di tengah maraknya tawaran investasi yang tidak jelas.

Hal tersebut ditegaskan Firmansyah saat menghadiri kegiatan Edukasi Keuangan Syariah dan Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3/2026). Hadir mewakili Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, Firmansyah membawa pesan penting bagi para kader Tim Penggerak PKK Kota Batam yang menjadi peserta utama.

Firmansyah mengingatkan bahwa pesatnya perkembangan sektor keuangan harus diimbangi dengan kewaspadaan tinggi. Literasi keuangan adalah kunci agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan.

“Literasi keuangan bukan sekadar pengetahuan, tetapi menjadi benteng perlindungan bagi masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam investasi bodong, pinjaman ilegal, maupun praktik keuangan yang merugikan,” ujarnya.

Persoalan ini bukan tanpa bukti nyata. Firmansyah menyoroti nasib para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kerap tersandung masalah saat ingin mengembangkan usaha. Banyak pelaku UMKM yang produktif justru gagal mendapatkan bantuan modal resmi dari pemerintah karena rekam jejak keuangan yang rusak akibat pinjaman online (pinjol).

“Kita sering menemukan pelaku UMKM yang sebenarnya layak mendapatkan akses pembiayaan seperti KUR, namun tidak lolos karena terbentur catatan kredit akibat pinjaman online. Ini menjadi pelajaran penting agar masyarakat lebih bijak dalam memanfaatkan layanan keuangan,” kata Firmansyah.

Ia menilai, edukasi ini krusial untuk memastikan masa depan finansial warga Batam tidak hancur hanya karena godaan pinjaman instan yang merugikan. Dalam upaya ini, ia menempatkan kader PKK sebagai garda terdepan. Sebagai sosok yang mengelola dapur rumah tangga, ibu-ibu PKK dianggap memiliki pengaruh besar untuk menyebarkan pemahaman ini hingga ke level keluarga terkecil.

“Ketika ibu-ibu PKK memahami keuangan syariah dan mampu mengenali aktivitas keuangan ilegal, maka informasi tersebut akan menyebar hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Inilah kekuatan edukasi yang dimulai dari rumah tangga,” tambahnya.

Dalam agenda tersebut, OJK Kepri turut membedah ciri-ciri aktivitas keuangan ilegal serta mengenalkan berbagai produk syariah yang aman. Para peserta didorong untuk tidak sekadar menjadi penyerap informasi, tetapi menjadi agen literasi yang mampu mengedukasi warga di lingkungannya masing-masing.

Melalui sinergi antara Pemko Batam, OJK, dan PKK, diharapkan tercipta ekosistem keuangan yang sehat dan aman, sekaligus memutus mata rantai praktik keuangan ilegal yang selama ini meresahkan masyarakat.