Batam, Batamnews – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmennya dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Tak ingin ada celah kesalahan, Amsakar secara terbuka mendukung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk "membedah" perencanaan anggaran sejak tahap awal.

Langkah ini terlihat saat Amsakar memimpin Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2026 di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3/2026). Bersama Sekda Kota Batam Firmansyah dan para kepala OPD, Amsakar menyambut positif pola pengawasan pre-audit yang dilakukan BPKP Kepulauan Riau.

Bagi Amsakar, pengawasan di awal adalah kunci untuk memitigasi risiko sebelum program dijalankan.

“Kami sangat terbuka dengan kehadiran tim BPKP. Kami membutuhkan pandangan dari pihak eksternal untuk menilai secara objektif apakah perencanaan yang disusun benar-benar efektif dan memberikan manfaat bagi daerah, atau masih perlu diperbaiki agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran,” ujar Amsakar.

Ketegasan ini bukan tanpa alasan. Batam saat ini tengah melakukan manuver besar dalam arah pembangunannya. Jika tahun-tahun sebelumnya infrastruktur menjadi primadona, kini kemudi kebijakan diputar untuk memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Masa depan Batam sangat bergantung pada kualitas SDM. Karena itu, kami meluncurkan sejumlah program prioritas, seperti seragam sekolah gratis, beasiswa bagi siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu, hingga cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) yang kini telah mencapai 98,12 persen,” jelasnya.

Selain jaminan kesehatan, Pemko Batam juga memperluas jaring pengaman sosial hingga ke lapisan pekerja rentan. Mulai dari pengemudi ojek daring, imam masjid, hingga penambang pancung kini terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tak hanya itu, perencanaan Batam 2026 juga telah diselaraskan dengan visi Asta Cita Presiden RI, mulai dari penguatan koperasi hingga persiapan program makan bergizi gratis.

Gayung bersambut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri, Mudzakir, menegaskan bahwa evaluasi ini adalah perintah nasional. Pihaknya akan menyisir lima sektor krusial: pendidikan, kesehatan, stunting, kemiskinan, serta ketahanan pangan. Mudzakir mengingatkan seluruh jajaran OPD agar tidak menutup-nutupi potensi masalah dalam perencanaan.

“Kami mendorong pengawasan sejak tahap perencanaan agar mitigasi risiko, termasuk potensi kecurangan atau fraud, dapat dilakukan lebih awal. Jangan sampai perangkat daerah ragu mengidentifikasi risiko, karena dengan mengenali risiko, kita justru dapat mengendalikannya,” ujar Mudzakir.

Ia pun meminta kerja sama penuh dari seluruh jajaran perangkat daerah di Batam agar evaluasi ini membuahkan hasil yang nyata, bukan sekadar tertib di atas kertas.

“Kami berharap dukungan data dari seluruh OPD agar proses evaluasi berjalan lancar. Dengan demikian, perencanaan yang disusun tidak hanya baik secara administratif, tetapi juga efektif dalam implementasinya,” tutup Mudzakir.