Komisi VIII DPR RI Soroti Ketimpangan SDM dan Sulitnya Pelayanan Publik di Wilayah Kepulauan Kepri

Komisi VIII DPR RI Soroti Ketimpangan SDM dan Sulitnya Pelayanan Publik di Wilayah Kepulauan Kepri

Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, turun langsung menyerap aspirasi masyarakat Kota Batam dan sekitarnya dalam kunjungan kerja reses.

Nurjali

Batam, Batamnews – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, turun langsung menyerap aspirasi masyarakat Kota Batam dan sekitarnya dalam kunjungan kerja reses, Jumat, 20 Februari 2026. 

Di hadapan mitra kerja, ia menyoroti tantangan besar pelayanan publik di wilayah kepulauan yang geografisnya unik.

Marwan mengawali dengan gambaran soal Kepulauan Riau (Kepri) yang terdiri dari ratusan pulau. Menurutnya, kondisi ini jadi tantangan besar dalam pemerataan pelayanan publik. Apalagi, konsentrasi penduduk terpusat di Batam.

Baca juga: Pohon di Sei Ladi-Madani Ditebang? Ternyata Ini Proyek Besar BP Batam

Ia lantas mencontohkan soal penanggulangan kebakaran. Di daerah lain, mobil pemadam atau helikopter bisa digunakan. Namun di Kepri, hal itu tak mungkin dilakukan.

"Tadi muncul usulan kebutuhan kapal pemadam kebakaran yang mampu menjangkau pulau-pulau terpencil agar pelayanan masyarakat tidak terkendala," kata Marwan.

Tak hanya soal sarana, masalah sosial akibat migrasi juga jadi sorotan. Banyak pendatang kesulitan mengakses KTP. Akibatnya, perlindungan sosial bagi mereka terabaikan.

Di sisi lain, ketimpangan sumber daya manusia (SDM) di instansi keagamaan dan sosial juga menjadi isu krusial. Kepri saat ini kekurangan Kepala KUA dan petugas haji. Memindahkan aparatur dari kota besar seperti Batam ke daerah terpencil seperti Lingga disebut tidak efektif karena masalah adaptasi.

Karena itu, Komisi VIII mendorong adanya terobosan pendidikan.

"Rencananya, anak-anak lokal akan disekolahkan dengan subsidi pemerintah. Targetnya, dua atau tiga tahun setelah mereka sarjana, mereka bisa langsung diangkat menjadi pegawai di daerah asal mereka sendiri," tegasnya.

Marwan juga menyoroti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kepri. Ia menyebut fenomena ini seperti gunung es—yang tampak di permukaan jauh lebih kecil dari realita di lapangan.

"Kita butuh sistem peringatan dini dan gerakan cepat tanggap. Jangan menunggu ada korban baru melapor. Selain itu, Rumah Perlindungan Anak di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi adalah kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana, menyerahkan bantuan satu unit motor trail dan paket sembako untuk Kota Batam dan Kabupaten Lingga. Ia mengapresiasi sinergi Pemkot Batam, TNI/Polri, dan OPD dalam menangani potensi bencana seperti longsor dan karhutla.

Meski begitu, Andi mengingatkan agar setiap kejadian bencana tetap dilaporkan ke pusat.

"Pusdalops BNPB sangat berharap setiap kejadian bencana, sekecil apa pun, tetap dilaporkan ke pusat agar kami bisa memantau apakah memerlukan intervensi nasional atau cukup di tingkat daerah," jelasnya.

Baca juga: Investasi Rp82 Triliun Masuk ke Batam: RI Gandeng AS Garap Industri Semikonduktor di Galang

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, memaparkan kondisi terkini banjir di wilayahnya. Ia menyebut titik genangan masih terjadi di kawasan lama seperti Batuaji, Tanjung Riau, dan Bengkong.

"Ini lebih kepada masalah genangan air yang menumpuk saat curah hujan tinggi. Kami terus berupaya melakukan penanganan teknis di lapangan agar dampaknya tidak meluas ke pemukiman warga," tutup Firmansyah.

Baca Berita Lainnya di Google News.
Simak Berita Terupdate Tentang Batam, Kepri dan Sekitarnya di Ponselmu. Pilih Saluran Batamnews di Channel WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZTLte2f3EBce7FG60k. Pastikan Aplikasi WhatsApp sudah Terinstal.

Komentar Via Facebook :