Batam, Batamnews – Menyambut awal tahun 2026, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menegaskan komitmen kuatnya dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

Sepanjang tahun 2025, instansi ini melakukan intervensi tegas dengan menunda 5.659 keberangkatan dan 178 permohonan paspor yang bermasalah.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad, menjelaskan bahwa penundaan tersebut merupakan bagian dari kewaspadaan terhadap PMI non-prosedural dan upaya pencegahan TPPO. 

Langkah itu dilakukan di berbagai titik, seperti Pelabuhan Citra Tri Tunas, Batam Center, Sekupang, hingga Bandara Hang Nadim.

Baca juga: Presiden Klaim Makan Bergizi Gratis Sukses 99,99%, Jangkau 55 Juta Orang dalam Setahun

“Penundaan paspor kami lakukan terhadap permohonan yang diduga akan digunakan untuk bekerja secara tidak prosedural,” jelas Hajar Aswad, Selasa, 6 Januari 2026.

Di balik langkah pengawasan yang ketat, pelayanan publik justru menunjukkan peningkatan. Imigrasi Batam berhasil menerbitkan 77.790 paspor elektronik dan melayani ribuan izin tinggal bagi warga negara asing. 

Pencapaian itu didukung oleh realisasi anggaran yang hampir sempurna, yakni 99,61%, serta kontribusi PNBP yang melampaui target sebesar 118,03%.

Berbagai inovasi layanan juga diluncurkan untuk memudahkan masyarakat. Di antaranya layanan jemput bola ke kawasan industri, layanan darurat untuk pasien berobat ke luar negeri, hingga penerapan sistem paperless untuk permohonan paspor.

Atas kinerjanya, Imigrasi Batam meraih sejumlah penghargaan, seperti dari Ombudsman RI Kepri dan Kedutaan Besar Tiongkok.

Memasuki 2026, Hajar Aswad berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan yang profesional dan humanis. 

Baca juga: Batam Prioritaskan Penguatan SDM dan Penanganan Sampah-Banjir di RKPD 2027

“Capaian ini menjadi motivasi untuk berinovasi lebih jauh. Kami berkomitmen menghadirkan layanan yang mudah diakses dan mendukung mobilitas warga Batam,” tegasnya.

Dia menambahkan bahwa kesuksesan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran dan dukungan masyarakat serta instansi terkait.