Jakarta, Batamnews – Mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dijadwalkan menghadiri persidangan di pengadilan New York pada Senin, 5 Januari 2026 untuk menghadapi tuduhan narkoba. 

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB bersiap mengkaji legalitas operasi luar biasa yang digelar Presiden AS Donald Trump untuk menangkapnya.

Operasi militer AS terbesar di Amerika Latin sejak invasi Panama tahun 1989 ini terjadi akhir pekan lalu. Pasukan Khusus AS menerobos masuk ke Caracas dengan helikopter, menghancurkan kordon pengaman Maduro, dan menangkapnya di pintu sebuah ruang aman. 

Baca juga: Krisis Venezuela: AS Gulingkan Maduro, Kuasai Negara Sementara untuk "Transisi" 

Pejabat senior dari pemerintahannya yang telah berkuasa 13 tahun masih memegang kendali atas negara produsen minyak berpenduduk 30 juta jiwa itu, awalnya dengan sikap menantang, sebelum berbelok ke kemungkinan kerja sama.

Meski mengecam Maduro sebagai diktator dan bandar narkoba yang membanjiri AS dengan kokain, Trump secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mendapat bagian dari kekayaan minyak Venezuela. 

Negara itu memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, sekitar 303 miliar barel, meski produksinya merosot akibat salah kelola, kurang investasi, dan sanksi AS.

Setelah awalnya menyebut penangkapan Maduro sebagai "penculikan" dan upaya menjarah minyak kolonial, Pelaksana Tugas Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengubah nada pada Minggu (4/1). Ia menyatakan prioritasnya adalah membangun hubungan yang saling menghormati dengan Washington.

"Kami mengajak pemerintah AS untuk bekerja sama dalam agenda kemitraan," kata Rodriguez, yang dikenal sebagai anggota gerakan "Chavista" yang vokal, tetapi juga dipandang sebagai pragmatis dengan koneksi baik di sektor swasta.

Trump mengancam akan melakukan serangan lagi jika Venezuela tidak bekerja sama membuka industri minyaknya dan menghentikan perdagangan narkoba. Ancaman serupa juga dilayangkan kepada Kolombia dan Meksiko.

Bagaimana AS akan bekerja dengan pemerintah pasca-Maduro, yang dipenuhi musuh ideologis, masih belum jelas. Tampaknya untuk sementara, Trump mengesampingkan oposisi Venezuela yang selama ini dianggap sebagai sekutu alami.

Di tengah kekhawatiran global atas tindakan Trump menangkap seorang kepala negara asing – meski tidak populer – Dewan Keamanan PBR direncanakan membahas legalitas dan implikasi aksi tersebut. Rusia, China, dan sekutu kiri Venezuela telah mengutuk intervensi AS. 

Sementara sekutu-sekutu Washington, yang sebagian besar tidak mengakui Maduro sebagai presiden, lebih bersikap hati-hati, menekankan kebutuhan dialog dan kepatuhan hukum.

"Berdasarkan reaksi para pemimpin Eropa sejauh ini, saya curiga sekutu AS akan bersikap ambigu dengan sangat hati-hati di Dewan Keamanan," kata analis International Crisis Group, Richard Gowan.

Maduro (63), mantan sopir bus dan menteri luar negeri yang ditunjuk Hugo Chavez untuk menggantikannya pada 2013, ditahan bersama istrinya, Cilia Flores (69), di penjara Brooklyn. Mereka dijadwalkan hadir di pengadilan federal Manhattan siang ini.

Baca juga: Rusia Tuduh Ukraina Serang Warga Sipil di Malam Tahun Baru, 24 Orang Tewas di Kherson

Maduro didakwa mengawasi jaringan perdagangan kokain yang bermitra dengan kelompok-kelompok kekerasan, termasuk kartel Sinaloa dan Zetas Meksiko, pemberontak FARC Kolombia, dan geng Tren de Aragua Venezuela.

Maduro lama membantah semua tuduhan itu, menyebutnya sebagai kedok untuk ambisi imperialis atas minyak Venezuela.

Trump juga membenarkan penangkapan Maduro sebagai tanggapan atas arus imigran Venezuela – satu dari lima warganya telah pergi selama krisis ekonomi – dan nasionalisasi aset minyak AS puluhan tahun lalu.

"Kami mengambil kembali apa yang mereka curi," katanya pada Minggu, seraya menambahkan bahwa perusahaan minyak AS akan kembali ke Venezuela. "Kami yang memegang kendali."