Batam, Batamnews - Kepedulian terhadap korban bencana alam di wilayah Sumatera terus mengalir dari Kota Batam. Kalangan legislatif kini turut bergerak dengan menggalang dana bantuan yang melibatkan seluruh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Mekanisme pengumpulan dana dilakukan secara terstruktur melalui sistem list bantuan di internal dewan. Arlon Veristo, Anggota DPRD Kota Batam yang juga pengurus Ikatan Keluarga Sumatera Barat (IKSB), menjelaskan ketentuannya.

"Kita sudah buka list bantuan di DPRD. Itu wajib, untuk Pimpinan (DPRD) satu orang Rp5 juta dan Anggota Rp2 juta per orang. Ini langkah nyata yang kita lakukan di dewan," ujar Arlon, Rabu, 17 Desember 2025.

Baca juga: DPRD Batam Godok Ranperda Lembaga Adat Melayu, Serap Masukan Lewat FGD

Dana yang terkumpul dari iuran tersebut nantinya akan difokuskan untuk membantu korban di Aceh dan Sumatera Utara. Wilayah Sumatera Barat sebelumnya telah mendapat bantuan melalui jalur ikatan keluarga dan paguyuban.

Selain sumbangan personal, DPRD Batam juga mendistribusikan bantuan logistik secara langsung. Sebanyak tujuh truk yang membawa beras, mi instan, susu, air mineral, kebutuhan bayi, dan pakaian layak pakai telah diberangkatkan menuju Sumatera Barat via jalur darat.

"Bantuan ini akan dibagi per kecamatan yang terdampak. Ada perwakilan yang mengawal hingga ke lokasi untuk memastikan tepat sasaran," jelas Arlon.

Ia menyambut positif keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat umum dan *influencer*, dalam aksi kemanusiaan ini. Namun, ia mengingatkan agar bantuan diberikan dengan niat tulus dan tidak mengganggu proses pemulihan.

"Selama positif, tidak ada masalah. Tapi yang pasti, jangan sampai menjadi 'wisata bencana'. Bantuan sekecil apa pun sangat bermanfaat," tegasnya.

Baca juga: Batam Solidarity Airshow 2025 Digelar di Engku Putri, TNI AU Gaungkan Pesan Kemanusiaan

Hingga saat ini, total bantuan yang tergalang dari berbagai elemen, termasuk DPRD Batam, telah mencapai hampir Rp150 juta. Bantuan tersebut telah disalurkan dalam bentuk logistik dan uang tunai kepada pemerintah daerah terdampak.