Batam, Batamnews - Sebuah aksi protes mengalir dari akar rumput partai. Pada Sabtu, 13 Desember 2025, sejumlah pengurus Ranting dan Anak Ranting PDI Perjuangan (PDIP) Kota Batam mendatangi kantor DPC partai mereka. 

Mereka membawa dua tuntutan utama: transparansi pengelolaan dana saksi pemilu oleh Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) dan kejelasan penggunaan dana pembinaan partai dari APBD Kesbangpol.

Aksi ini diikuti perwakilan dari enam Pengurus Anak Cabang (PAC), meliputi Sagulung, Sekupang, Bengkong, Batu Aji, Sei Beduk, dan Sei Pelunggut. Mereka menyuarakan kekecewaan yang telah lama terpendam.

Baca juga: KSOP Khusus Batam Matangkan Persiapan Angkutan Nataru 2025/2026, Penumpang Diprediksi Naik 8 Persen

Silvester, Ketua Ranting PDIP Sei Pelunggut, menjadi salah satu suara yang lantang. Ia menyatakan struktur paling bawah partai merasa dikelilingi kabut ketidakjelasan mengenai aliran dana saksi pemilu.

"Kami mengharapkan pembaruan di tubuh DPC, terutama di struktur strategis. Kami menuntut agar Ketua BSPN diganti karena dinilai tidak ada transparansi dalam pengelolaan operasionalnya," tegas Silvester.

Transparansi yang diminta sederhana: keterbukaan informasi hingga ke tingkat terbawah soal penerimaan, pengeluaran, pembayaran, dan sisa dana. Selama ini, menurutnya, banyak anggota saksi yang tidak mendapat pembayaran penuh meski telah bekerja keras selama pemilu.

"Kami ingin tahu berapa yang diterima, dikeluarkan, dibayarkan, dan sisanya berapa. Selama ini tidak ada pelaporan yang jelas. Kalau tidak ada laporan, bagaimana kami tahu?" ujarnya. Ia menambahkan, dalam dua tahun terakhir, laporan resmi tak pernah sampai ke ranting.

Silvester juga menyoroti dugaan pemotongan dana sebesar 20 persen yang tak jelas peruntukannya. "Dana itu untuk apa dan ke mana? Kami hanya minta transparansi, jangan jadikan partai sebagai ladang mencari uang," tandasnya.

Protes ini juga dilatari persoalan lain. Bangun, perwakilan dari Ranting Tanjung Buntung, menyebut aksi ini sebagai dampak dari minimnya transparansi dana APBD Kesbangpol dan proses Kongres Cabang (Konfercab) yang dianggap bermasalah.

"Dana APBD dari Kesbangpol ini mencapai Rp1 miliar. Dengan transparansi, kami bisa buat kegiatan yang positif dan pertanggungjawabannya jelas," kata Bangun.

Ia membandingkan dengan Kongres Daerah (Konferda) yang dinilai transparan, dimana laporan keuangan disampaikan secara terperinci. Hal itu, katanya, tidak terjadi pada level cabang. Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPC tak pernah dibacakan kepada anak ranting.

Bangun juga mengungkapkan kecurigaan adanya rekayasa dalam penempatan Sekretaris DPC, yang diduga dipaksakan meski tiga dari empat formatur menolaknya. 

"Aksi ini adalah bentuk mosi tidak percaya sekaligus bentuk kecintaan kami pada partai. Kami ingin PDIP besar, dan ujung tombaknya adalah kami di bawah," jelasnya.

Baca juga: Salfok! Pegawai SPBU di Batam Kini Tampil Pakai Jeans, Ternyata Ini Alasannya

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPC PDIP Kota Batam, Nuryanto, menyatakan seluruh aspirasi telah diterima dan akan diproses sesuai mekanisme organisasi.

"Aspirasi itu kami terima. Untuk konsolidasi partai, ada mekanisme yang harus dijalankan melalui usulan rapat pleno oleh PAC. Proses di tingkat DPC sudah selesai, kita harus taat pada aturan," kata Nuryanto.

Terkait dana saksi, ia menegaskan bahwa anggaran untuk seluruh saksi di Batam telah dikelola dan disalurkan oleh BSPN sesuai ketentuan.

"Seluruh saksi... anggarannya diserahkan kepada BSPN dan sudah kami laksanakan. Bukti-buktinya ada. Jika ada saksi yang belum dibayar, silakan datang ke DPC untuk kami klarifikasi. Jadi ini clear, tidak ada masalah," pungkasnya.

Aksi dari pengurus ranting ini menyisakan pertanyaan besar tentang komunikasi dan tata kelola keuangan di internal partai. Tuntutan mereka jelas: keterbukaan, akuntabilitas, dan pengakuan terhadap peran struktur bawah sebagai ujung tombak partai.