Jakarta, Batamnews – Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyoroti keras munculnya narasi di ruang publik yang menyudutkan seolah-olah negara tidak hadir dalam penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra.

Ia menyindir pihak-pihak yang baru datang sekali ke lokasi bencana, namun merasa paling berjasa dibandingkan kerja besar yang telah dilakukan pemerintah sejak awal.

Hal itu disampaikan Endipat dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

"Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana," katanya dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkomdigi Meutya Hafid di DPR, Senayan, Jakarta, mengutip detikcom, Senin (8/12).

Endipat menegaskan bahwa pemerintah telah mengucurkan bantuan dalam jumlah yang sangat besar bagi daerah terdampak di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Ia membandingkan antara donasi individu dengan bantuan negara yang nilainya disebut mencapai triliunan rupiah.

"Jadi yang kira-kira seperti itu Bu. Mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigi untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat," kata Endipat.

"Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana," imbuh politikus Gerindra itu.

Menurutnya, peran Kementerian Komunikasi dan Digital sangat krusial dalam mengamplifikasi informasi strategis terkait kerja-kerja pemerintah agar diketahui luas oleh masyarakat. Ia meminta Komdigi untuk lebih aktif membangun narasi positif berbasis fakta atas kinerja negara di lapangan.

"Saya cuma ingin mencoba memberikan masukan kepada Komdigi dan ingin mendukung Komdigi ke depan bagaimana Komdigi ini bisa mengamplifikasi informasi-informasi strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Bu," kata Endipat.

Selain soal penanggulangan bencana, Endipat juga menyinggung kinerja kementerian lain yang menurutnya belum tersampaikan secara maksimal kepada publik, salah satunya Kementerian Kehutanan.

"Sebagai contoh kami misalnya mendengar sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran, tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin lah, Bu, padahal mereka sudah melakukan banyak hal," ujar Endipat.

Ia juga menyinggung kerja aparat kepolisian dalam perbaikan hutan di Sumatra yang menurutnya tidak pernah terangkat secara masif di ruang publik.

"Sebagai contohnya lagi teman-teman polisi dari awal juga sudah melaksanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk apa, perbaikan hutan di Sumatera, tetapi tidak pernah juga terdengar secara masif," kata Endipat.

Menutup pernyataannya, Endipat kembali menekankan pentingnya sensitivitas Komdigi dalam membaca isu-isu nasional agar pemerintah tidak selalu tertinggal dalam perang informasi di media sosial.

"Jadi kami mohon, Ibu, fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu," sambungnya.