Bintan, Batamnews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. 

Persetujuan ini ditandai dengan penandatanganan bersama dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD di Bintan Buyu, Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu, 26 November 2025.

Rapat tersebut diawali dengan laporan dari Badan Anggaran DPRD mengenai hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Melalui proses ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bintan akhirnya menyepakati rancangan anggaran daerah untuk tahun 2026.

Baca juga: Catat! Jadwal Lengkap Hari Jadi ke-77 Kabupaten Bintan, Ada Kiki LIDA hingga King Nassar

Bupati Bintan, Roby Kurniawan, mengapresiasi kerja keras dan komitmen anggota DPRD serta TAPD. Meski sempat diwarnai perbedaan pandangan, pembahasan APBD 2026 dapat diselesaikan tepat waktu. 

Menurutnya, dinamika tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk menyusun anggaran yang akuntabel dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Bupati juga menjelaskan bahwa tahun 2026 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026–2029. 

Fokus pembangunan mengusung tema “Penguatan Fondasi Kesejahteraan Berbasis Pemberdayaan Potensi Ekonomi, Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola yang Berkualitas.” 

Oleh karena itu, APBD 2026 akan memprioritaskan tiga hal:

1. Optimalisasi potensi ekonomi daerah,
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia,
3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Secara rinci, APBD Kabupaten Bintan Tahun 2026 memiliki total nilai Rp1,057 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

• Pendapatan Daerah: Rp1,022 triliun,  
•   termasuk di dalamnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp380,9 miliar dan Pendapatan Transfer Rp637,5 miliar.
• Belanja Daerah: Rp1,057 triliun.
• Pembiayaan Netto: Rp35,2 miliar, bersumber dari SILPA tahun sebelumnya.

Bupati menegaskan, APBD 2026 dirancang sebagai instrumen kebijakan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Desa Ekang Anculai Gelar Event Kuliner Ubi & Pisang serta Pawai Budaya, Dorong UMKM dan Lestarikan Tradisi

Setelah disetujui, Ranperda APBD 2026 akan segera disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda. Bupati berharap proses evaluasi berjalan lancar, sehingga APBD 2026 dapat diimplementasikan pada awal tahun depan sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan.