Oleh: Raja Dachroni
 
Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 25 November sejatinya menjadi momen reflektif bagi seluruh elemen bangsa untuk menengok kembali peran vital guru dalam membangun masa depan Indonesia. Guru bukan sekadar profesi. Mereka adalah pelita yang menerangi jalan ilmu, karakter, dan peradaban. Namun, di balik penghormatan simbolik tersebut, masih terhampar sejumlah persoalan struktural yang menyelimuti dunia pendidikan, khususnya yang menimpa para pendidik itu sendiri.

Problematika guru di Indonesia bersifat kompleks. Tidak hanya soal kesejahteraan, tetapi juga mencakup beban administrasi, kualitas pelatihan, kesenjangan akses, hingga tantangan kurikulum yang kerap tidak kontekstual. Guru dituntut menjadi tenaga profesional, namun dalam praktiknya masih banyak yang belum mendapat dukungan sistemik untuk menunjang tugasnya.

Permasalahan guru di Indonesia bisa dikategorikan dalam tiga aspek: kesejahteraan, profesionalisme, dan sistem pendukung. Pertama, kesejahteraan guru, terutama honorer dan non-PNS (sebagian sekarang sedang proses menjadi guru PPPK), masih menjadi isu krusial. Masih ada guru yang menerima gaji jauh di bawah UMR, bahkan ada yang hanya digaji ratusan ribu rupiah per bulan. Kondisi ini menggerus motivasi dan menjauhkan guru dari idealisme pengabdian. Padahal, profesi guru membutuhkan dedikasi tinggi, waktu, dan energi ekstra.

Kedua, profesionalisme guru kerap terkendala minimnya pelatihan dan pendampingan. Program pelatihan sering kali bersifat formalitas, tanpa evaluasi mendalam. Guru juga kerap ditugaskan mengisi laporan dan pekerjaan administratif yang menyita waktu dan mengalihkan fokus dari kegiatan mengajar yang berkualitas.

Ketiga, dukungan sistem dalam hal kurikulum, fasilitas, dan akses teknologi belum merata. Kurikulum yang terlalu sentralistik membuat guru kesulitan menyesuaikan materi dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Di daerah, banyak sekolah yang masih kekurangan buku, akses internet, dan alat peraga, sementara di sisi lain, tuntutan untuk mengadopsi metode digital terus meningkat.

Krisis literasi dan numerasi di kalangan pelajar Indonesia juga merupakan cermin langsung dari kondisi guru yang belum sepenuhnya didukung. Sejumlah survei seperti PISA menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat bawah dalam hal kemampuan dasar siswa.

Menjawab tantangan ini, dibutuhkan pendekatan menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah harus menempatkan guru sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan.

Pertama, Peningkatan kesejahteraan dengan mengangkat secara bertahap dan menggantinya dengan skema rekrutmen dan pengangkatan yang jelas dan adil. Gaji yang layak dan jaminan sosial merupakan bentuk penghargaan nyata. Dari sisi ini kita patut mengapresiasi seperti yang dilansir Media Indonesia dalam pemberitaannya Angkat Guru Honorer Sepanjang Sejarah pada 09/11/2025  disebutkan berdasarkan data Kemendikbudristek, selama tahun 2021-2023 tercatat 774.999 atau 61% dari target 1 juta guru honorer telah diangkat menjadi PPPK. Jumlah pengangkatan guru honorer tersebut adalah yang terbesar sepanjang sejarah pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2024, Nadiem juga masih melanjutkan seleksi untuk mengisi 175.529 formasi guru PPPK yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Kedua, Reformasi pelatihan guru dengan pendekatan berbasis kebutuhan riil di lapangan. Pelatihan harus relevan, kontekstual, dan dilakukan secara berkala, termasuk literasi digital dan pedagogi abad 21.

Ketiga, Pemberdayaan guru lokal dan komunitas pendidikan untuk menyusun materi ajar yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya setempat. Guru perlu diberi ruang berkreasi dan menyampaikan aspirasi tentang kurikulum.

Keempat, Digitalisasi inklusif, bukan sekadar pengadaan perangkat, tapi juga memastikan pelatihan, pendampingan, dan jaringan internet yang stabil, terutama di wilayah terpencil.

Kelima, Reduksi beban administrasi, agar guru bisa lebih fokus pada proses pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan mendorong integrasi sistem pelaporan berbasis digital yang efisien dan user-friendly.

 Pada akhirnya, membenahi pendidikan berarti memuliakan guru. Hari Guru Nasional seharusnya bukan hanya soal seremoni dan pujian, melainkan panggilan untuk bertindak konkret. Sebab di tangan guru, masa depan negeri ini dirajut. Mari jadikan guru sebagai subjek utama dalam setiap kebijakan pendidikan kita. Selamat hari Guru Nasional.

-------------

Penulis adalah Ketua Komunitas Peduli Kampung Sendiri (KPKS) Tanjungpinang