Oleh: Rikson P. Tampubolon, S.E., M.Si.

Di tengah narasi besar tentang Batam sebagai kota industri modern dan calon “kota dunia”, ada satu kenyataan pahit yang sulit dibantah. Batam sedang memasuki fase darurat sampah. Di berbagai sudut kota, gunungan sampah menumpuk di Tempat Penampungan Sementara, sudut-sudut kota, di badan jalan. 

Disamping itu, truk pengangkut sudah usang, sering mogok, TPA Telaga Punggur tampak kian kewalahan menelan ribuan ton sampah setiap hari, dan keluhan warga mengenai bau, banjir, serta sampah yang berserakan di jalan kian sulit disembunyikan.

Pertanyaannya sederhana. Bagaimana mungkin sebuah kota yang sedang berambisi menjadi pusat industri, logistik, dan pariwisata kelas dunia justru tertatih-tatih dalam urusan paling dasar yaitu pengelolaan sampah. 

Krisis sampah adalah cermin sederhana dari kapasitas tata kelola pemerintah (good governance). Di titik inilah kepemimpinan Walikota Amsakar Ahmad dan Wakil Walikota Li Claudia diuji (Ex Officio BP Batam), terutama setelah mereka mengambil alih estafet kepemimpinan dari pemerintahan sebelumnya yang meninggalkan pekerjaan rumah sangat besar.

Notabene Sang walikota juga bukan orang baru dalam kepemimpinan Kota Batam karena sebelumnya sudah 10 tahun menjadi Wakil Walikota Batam.

Sampah Bertambah, Sistem Tidak Berubah

Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tahun 2025 mencatat timbulan sampah sudah mencapai lebih dari 1.180 ton per hari atau sekitar 432 ribu ton per tahun. Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sekitar 813 ton per hari. Berbagai kajian akademik sebenarnya sudah memprediksi bahwa pada 2035 volume sampah Batam akan mencapai 1.700 ton per hari, namun sistem pengelolaannya tetap berjalan dengan pola lama (minim perhatian).

TPA Telaga Punggur menjadi satu-satunya tempat pembuangan resmi. Lokasi ini mulai beroperasi sejak 1997 dan kini nyaris mencapai kapasitas maksimal. Antrean panjang truk sampah hampir menjadi pemandangan harian. Banyak alat berat rusak, area pembuangan yang seharusnya menggunakan konsep sanitary landfill masih dalam kondisi jauh dari ideal, dan pemilahan sampah di titik sumber tak sampai 20 persen. Sungguh mengkuatirkan.

Kita juga memiliki masalah klasik yang belum terpecahkan sejak dua dekade lalu yaitu armada sampah yang sudah uzur dan minim. Ombudsman Kepri menyebut lebih dari delapan puluh persen truk sampah berusia di atas delapan tahun dan sering mengalami kerusakan. Akibatnya, jumlah perjalanan (ritase) pengangkutan sampah jauh dari cukup. Banyak TPS akhirnya meluber dan berubah menjadi TPA liar yang merusak estetika kota dan kesehatan lingkungan.

Semua fakta tersebut menunjukkan bahwa Batam menghadapi krisis struktural, bukan sekadar masalah teknis. Kota ini tumbuh cepat, tetapi institusi, infrastruktur, tata kelolanya dan kepemimpinannya sepertinya tidak ikut berkembang.

Selama bertahun-tahun, pembangunan di Batam terfokus pada pertumbuhan ekonomi, percepatan investasi, dan perluasan kawasan industri. Ini penting, namun di sisi lain ruang ekologis ikut tersudut. Hutan kota menyusut lima belas persen dalam lima tahun terakhir. Banyak daerah resapan dialihfungsikan menjadi perumahan dan kawasan komersial. Drainase tertutup beton, dan sungai-sungai kecil yang dulu menjadi jalur air kini hilang ditimbun. Sampai kapan kita mengalami pertobatan ekologi?

Krisis sampah dan banjir yang semakin sering terjadi adalah dua sisi dari persoalan yang sama. Keduanya lahir dari tata ruang yang tidak disiplin, pengawasan yang lemah, dan orientasi pembangunan yang tidak seimbang antara ekonomi dan lingkungan.

Ketika kondisi TPA sudah kritis, ketika armada sampah tidak memadai, dan ketika sampah terus menumpuk, publik wajar bertanya. Kemana arah kebijakan lingkungan selama ini? Dimana pemerintah dan kepemimpinan Kota ini? Mengapa persoalan mendasar seperti sampah justru menjadi masalah tahunan tanpa penyelesaian yang jelas. Ini bukan sekadar persoalan teknis. Ini persoalan tata kelola kota dan kepemimpinan kota ini.

Kepemimpinan Baru, Harapan Baru?

Dalam kondisi semacam ini, publik menaruh harapan besar kepada Amsakar Ahmad dan Li Claudia sebagai pemimpin baru Kota Batam. Mereka mengambil alih roda pemerintahan pada momentum yang sulit. Struktur anggaran sedang diperketat. Tumpukan pekerjaan warisan masa lalu masih sangat banyak. Dan di saat yang sama, ekspektasi publik terhadap pemerintahan baru sangat tinggi.

Pengelolaan sampah harus menjadi prioritas utama dan simbol komitmen mereka dalam menata kembali Batam. Tidak cukup hanya menambah alat berat atau membeli truk baru. Kita membutuhkan perubahan paradigma. Kota industri modern tidak boleh bertumpu pada sistem konvensional, kumpul, angkut, dan buang.
Ada beberapa langkah krusial yang semestinya segera dilakukan.

Pertama, membangun sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Daur ulang, pemilahan di sumber, dan integrasi industri pengolahan sampah harus menjadi prioritas kebijakan. Banyak kota besar dunia sudah membuktikan bahwa sampah dapat menjadi sumber energi dan nilai ekonomi, bukan hanya masalah. 

Kedua, mengurangi beban TPA dengan membangun lebih banyak fasilitas pengolahan sampah skala kecamatan, kelurahan serta memperkuat edukasi warga. Tanpa perubahan perilaku masyarakat, krisis ini tidak akan pernah selesai. 

Ketiga, memperkuat koordinasi antara Pemko Batam dan BP Batam. Tidak ada solusi untuk sampah tanpa sinkronisasi tata ruang, perizinan, pengawasan industri, dan pengelolaan kawasan.

Keempat, membuka ruang partisipasi publik dan transparansi data. Masyarakat berhak tahu berapa ton sampah dihasilkan, berapa biaya yang digunakan, dan apa prioritas pemerintah ke depan. Batam sudah punya Perda No. 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagai turunan UU 18/2008. Kajian akademik tentang implementasi Perda 11/2013 menyimpulkan: regulasi cukup progresif di atas kertas, tetapi penegakan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat masih rendah.

Terakhir, kelima, penting untuk menyoal proporsi sampah yang benar-benar didaur ulang masih kecil, karena minimnya insentif dan infrastruktur.

Pertaruhan Reputasi Bandar Dunia Madani

Di luar itu semua, ada satu dimensi yang jauh lebih penting. Krisis sampah adalah pertaruhan reputasi Batam sebagai kota industri dan tujuan investasi internasional. Investor global sangat sensitif terhadap isu lingkungan, terutama di era ESG (Environmental, Social, and Governance). Kota yang tidak mampu mengelola sampahnya sendiri akan sulit meyakinkan dunia bahwa ia siap menjadi kota industri modern apalagi jadi kota wisata.

Hasil COP30 di Brasil tahun 2025 kembali menegaskan bahwa pengelolaan limbah dan sampah telah menjadi isu global yang tidak dapat ditawar. COP, Conference of the Parties (Konferensi Para Pihak), sebuah pertemuan tahunan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dihelat untuk membahas dan mengambil keputusan terkait perubahan iklim.Dunia kini bergerak menuju ekonomi sirkular yang menekan produksi sampah dan memperketat standar pengolahan limbah, termasuk e-waste. 

Ketika negara-negara besar didesak untuk menghentikan impor sampah dan memperkuat infrastruktur daur ulang, Batam justru menghadapi paradoks: sampah lokal tidak tertangani, tetapi kontainer limbah elektronik dari luar negeri terus berdatangan. COP30 memberi pesan bahwa kota industri seperti Batam tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan investasi. Pengelolaan sampah harus sejalan dengan komitmen global, bukan berjalan mundur di tengah dunia yang sedang mempercepat transisi lingkungan.

Kita tidak boleh menutup mata. Batam kian sering muncul di pemberitaan nasional karena sampah yang menumpuk dan TPA yang kewalahan. Ini bukan citra yang ingin kita pertahankan.

Pemerintahan Amsakar dan Li Claudia memiliki peluang besar untuk membalik keadaan. Jika mereka mampu menata krisis sampah dengan sistematis, transparan, dan inovatif maka itu akan menjadi warisan kepemimpinan yang akan diingat. Namun jika tidak, maka krisis ini akan terus menjadi bom waktu yang membayangi masa depan kota ini.

Krisis sampah bukan hanya masalah kebersihan. Ia adalah cermin dari kualitas tata kelola pemerintahan, integritas kebijakan publik, dan visi pembangunan jangka panjang. Dan di tengah berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks, keberanian dan ketegasan pemerintah adalah kunci.

Batam tidak boleh menjadi kota yang dibangun dengan gegap gempita investasi tetapi rapuh dalam urusan fundamental. Kota dunia dimulai dari tata kelola dasar yang kuat. Saat ini, Batam sedang diuji. Dan cara kita menjawab krisis sampah akan menentukan arah masa depan kota ini.

Darurat sampah di Batam bukan sekadar persoalan teknis, tetapi ujian moral dan politik bagi kepemimpinan Amsakar Ahmad dan Li Claudia Chandra. Publik menanti apakah duo pemimpin ini berani melampaui pola lama yang penuh kompromi dan benar-benar meletakkan lingkungan hidup sebagai prioritas pembangunan. 

Batam membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar mengelola kota, tetapi menuntunnya menuju peradaban baru yang bersih, sehat, dan berkelanjutan (Bandar Dunia Madani). Jika persoalan sampah saja gagal dituntaskan, maka mimpi Batam menjadi kota dunia tak lebih dari slogan tanpa substansi. Hanya “Omon-Omon”.

--------------

Penulis adalah Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI); Pengurus PIKI Kepri; Akademisi di Kota Batam