Batam, Batamnews - Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraja hadir di Batam dengan satu misi jelas: menggagas program Corporate Business Responsibility (CBR) untuk memperkuat UMKM setempat. 

Inisiatif ini dibangun melalui kolaborasi antara Kementerian UMKM, BP Batam, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan fokus mengatasi dua masalah klasik yang kerap dihadapi pelaku usaha: akses permodalan dan pasar.

“Presiden punya arahan jelas: pembangunan UMKM harus memecahkan masalah klasik, yaitu permodalan dan akses pasar,” tegas Helvi.

Baca juga: Bapanas dan Satgas Pangan Polda Kepri Sidak Harga Beras di Karimun, Pastikan Sesuai HET

Ia menambahkan, dalam Kabinet Merah Putih, kolaborasi antarlembaga menjadi keharusan. Semua pihak diajak bergerak bersama tanpa meninggalkan tugas dan kepentingan masing-masing.

Menurut Helvi, Batam memiliki peluang bisnis yang besar, terutama sejak wewenang pengelolaannya dikembalikan sebagai Free Trade Zone (FTZ). Bahkan, statusnya kini semakin diperkuat dengan prioritas khusus dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Kami melihat peluang itu, dan kami ingin UMKM masuk di dalamnya,” ujarnya.

Helvi juga telah berdiskusi dengan BP Batam soal optimalisasi aset—khususnya yang masih memiliki nilai komersial—sebagai sumber pendapatan baru. Di situlah, menurutnya, UMKM bisa mendapat ruang untuk tumbuh.

Berbeda dengan CSR (Corporate Social Responsibility) yang lebih bersifat sosial, Kementerian UMKM mengusung pendekatan baru bernama CBR (Corporate Business Responsibility). 

Konsep ini mendorong perusahaan besar yang masuk ke Batam untuk melibatkan UMKM dalam rantai pasok mereka.

“Jadi, ketika BP Batam menerbitkan izin investasi untuk perusahaan besar, kami minta UMKM juga diikutsertakan—terutama dalam pemanfaatan lahan yang masih punya nilai komersial,” jelas Helvi.

Dari sisi pembiayaan, Helvi menyebut bahwa BRI menguasai 30% kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara, 53% pembiayaan UMKM secara nasional berada di Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), dengan dominasi Bank Mandiri dan BNI.

Harapannya, dengan dukungan pembiayaan dari BRI dan skema CBR ini, produk-produk UMKM dapat terserap di wilayah investasi tersebut.

Sambutan positif datang dari Fary Francis, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam. Ia mengungkapkan, berdasarkan data BPS 2024, terdapat 5.500 unit UMKM di Kepulauan Riau, dan sekitar 2.500 unit di antaranya berada di Batam.

“Ini bukan hanya tantangan, tapi juga peluang,” ujar Fary.

Ia menekankan, pengembangan UMKM di Batam harus berorientasi global. Dengan status FTZ, produk UMKM bisa diekspor tanpa dikenai pajak.

Baca juga: Satgas Pangan Polresta Barelang Sidak Distributor Beras di Batam, Pastikan Harga Sesuai HET dan Stok Aman

“Justru mengirim barang ke Jakarta masih kena pajak, sedangkan ke Jepang tidak. Ini yang harus dimanfaatkan,” katanya.

Fary berkomitmen untuk bersama Kementerian UMKM mendorong pelaku usaha kecil menengah agar bisa go international—tak hanya mengandalkan pasar lokal.

“Jangan cuma investor besar yang menikmati zona bebas pajak. UMKM juga harus bisa,” pungkasnya.