Batam, Batamnews – Kota Batam diusulkan menjadi pilot project atau daerah percontohan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus bagi nelayan. Usulan ini dibawa langsung oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Rencana ini mengemuka dalam rapat koordinasi antara Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Merah Putih Wilayah Sumatera, Panel Barus, di Kantor Wali Kota Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu, 15 November 2025.

Panel Barus mengungkapkan bahwa esok harinya, tujuh perwakilan dari Pertamina New Renewable Energy (PNRE) akan datang ke Batam untuk meninjau lokasi rencana PLTS.

“Jika terealisasi, ini akan menjadi yang pertama di Indonesia,” tegas Barus.

Baca juga: Pemutihan Pajak Motor-Mobil Kepri Diperpanjang, Cek Keringanannya

Proyek percontohan ini direncanakan membangun PLTS berkapasitas 1 megawatt di kawasan yang banyak dihuni nelayan. Tidak hanya PLTS, pemerintah juga mendorong pembangunan SPBU untuk nelayan yang dikelola melalui koperasi. 

Barus mencontohkan, SPBU nelayan sudah mulai dibangun di Lampung Timur. "Jika potensi nelayan di Batam besar, koperasi bisa mengembangkan unit usaha tersebut,” tambahnya.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyambut baik rencana ini, khususnya untuk kawasan hinterland atau pedalaman.

“PLTS akan menambah jam belajar anak-anak di hinterland. Mereka sangat bergantung pada listrik dan sinyal. Kebijakan ini sangat konstruktif dan kami siap mendukung,” ujar Amsakar.

Ia juga menekankan bahwa SPBU nelayan adalah kebutuhan mendesak.
“Nelayan saat ini harus menempuh jarak jauh dengan biaya tambahan untuk membeli BBM. SPBU nelayan akan menjadi pengungkit ekonomi masyarakat,” katanya.

Amsakar menegaskan komitmennya untuk mempercepat segala kebijakan pusat di daerah. “Gebrakan Menteri Koperasi luar biasa. Apa yang menjadi ranah dan kewenangan pemerintah daerah akan kami percepat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, juga dibahas percepatan implementasi Inpres Nomor 17 Tahun 2025, khususnya dukungan pemda dalam pemetaan aset Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Amsakar mengklaim Batam sebagai daerah pertama di Provinsi Kepri yang telah melaksanakan program Koperasi Merah Putih.

“Saya sudah menginstruksikan camat dan lurah se-Kota Batam untuk mempercepat pembentukannya. Alhamdulillah, Batam menjadi daerah kedua secara nasional yang menyelesaikan pembentukannya setelah Kabupaten Lingga,” jelasnya.

Baca juga: Amsakar Tegaskan 3 Agenda Penting dalam Pembukaan Muskot PMI Batam

Sejumlah kemajuan telah dicapai, seperti peresmian gerai koperasi di Bulang, Pulau Buluh, dan Fanta, serta pelatihan bagi pengurus. Peletakan batu pertama gedung koperasi juga telah dilakukan di Kelurahan Seilekop.

Pemko Batam terus mendorong penyelesaian 64 titik lokasi koperasi di seluruh kelurahan, dengan masing-masing disiapkan lahan seluas 1.000 meter persegi.

“Saat ini sudah ada 31 lahan yang selesai prosesnya. Sebagian besar merupakan fasum dan fasos,” tutup Amsakar, seraya menyebut tantangan tata kelola lahan di Batam yang berada di bawah kewenangan Badan Pengusahaan Batam.