Batam, Batamnews – Tim Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan ke Kota Batam untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kunjungan tersebut disambut baik oleh Walikota Batam, Amsakar.

Walikota Amsakar menjelaskan bahwa kedatangan tim KPK memiliki tiga tujuan utama. Pertama, tim koordinasi dan supervisi KPK turun untuk memastikan bahwa proyek-proyek strategis kota berjalan sesuai rencana. Kedua, mereka menyampaikan hasil dari Monitoring, Controlling, and Prevention (MCP). Ketiga, tim KPK menyampaikan hasil penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI).

"Mereka turun dengan sengaja untuk bertemu dengan para pimpinan daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah," ujar Amsakar.

Dalam pertemuan tersebut, Walikota Batam memaparkan hasil Monitoring, Controlling, and Prevention (MCP) yang menunjukkan prestasi gemilang. Kota Batam berhasil meraih skor MCP terbaik di seluruh Provinsi Kepulauan Riau.

"Alhamdulillah, kami bersyukur karena MCP kita terbaik untuk Provinsi Kepulauan Riau," kata Amsakar dengan bangga.

Namun di sisi lain, Kota Batam masih menghadapi tantangan dalam hal Survei Penilaian Integritas (SPI). Hasil penilaian SPI tahun 2024 menunjukkan bahwa Batam meraih skor terendah di Provinsi Kepulauan Riau. Amsakar menjelaskan bahwa SPI dilakukan melalui tiga kategori penilaian: internal, eksternal, dan penilaian dari para ahli (expert).

Menurutnya, penilaian internal dari lingkungan pemerintah kota menunjukkan hasil yang signifikan baik, sementara penilaian dari masyarakat eksternal justru lebih tinggi lagi. Namun, pada kategori penilaian dari kalangan ahli—yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengacara, tokoh pemerintah, dan lembaga pemeriksa lainnya—Batam mendapatkan skor yang sangat rendah.

"Saya juga bertanya, bagaimana MCP kita paling tinggi, SPI kita dua itemnya luar biasa tinggi, tapi yang expert ini rendah," ucapnya.

Amsakar menilai perbedaan skor ini erat kaitannya dengan persepsi. Menurutnya, hasil SPI sangat dipengaruhi oleh pandangan dan pengalaman individu atau lembaga yang memberikan penilaian. Ia menduga bahwa persepsi negatif mungkin muncul karena adanya pengalaman atau cerita yang belum terselesaikan dengan baik di masa lalu.

"Persepsi ini adalah pandangan di dalam pikiran orang. Mungkin saja, orang-orang yang berhubungan dari aspek hukumnya, banyak cerita-cerita yang tidak selesai, tiba-tiba pelampiasannya di situ," jelasnya.

Walikota Batam menegaskan bahwa kesenjangan antara pencapaian MCP yang tinggi dan SPI yang rendah menjadi bahan penting untuk evaluasi ke depan, agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan transparan.

"Ada dua disparitas dalam konteks ini. Satu sisi untuk MCP kita sangat baik, tapi sisi yang lain justru kesenjangannya luar biasa. Ini menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan tata kelola agar menjadi lebih baik," katanya.

Sebelumnya, KPK RI menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi di Kota Batam pada Kamis (16/10/2025). Pertemuan tersebut membahas Monitoring Center for Prevention (MCSP) Tahun 2025 sebagai bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan upaya pencegahan korupsi di daerah.