Tanjungpinang, Batamnews - Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan keprihatinannya mengenai pengurangan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, pemotongan ini akan membebani APBD Provinsi Kepri.

Dalam audiensi dengan seluruh gubernur di Jakarta pada Selasa, 7 Oktober 2025, Ansar menjelaskan bahwa alokasi dana transfer untuk tahun 2026 diproyeksikan turun menjadi Rp1,467 triliun. 

Angka ini berkurang drastis, sekitar Rp534 miliar, dari alokasi tahun 2025 yang sebesar Rp2,001 triliun.

Baca juga: TMMD ke-126 Kodim 0317/TBK Buka Jalan 3.860 Meter di Kecamatan Buru

Akibatnya, postur APBD Kepri tahun 2026 yang semula direncanakan sebesar Rp3,967 triliun terpaksa disesuaikan menjadi Rp3,471 triliun. Penurunan ini, tegas Ansar, akan berdampak langsung pada kelangsungan pembangunan dan perekonomian daerah.

Ia menyatakan secara lugas bahwa pemerintah daerah terpaksa memangkas dan menunda berbagai program pembangunan. Bahkan, tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) juga berpotongan terkena imbas. 

Oleh karena itu, Ansar meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan memperhatikan kondisi khusus daerah kepulauan dan perbatasan, serta kemampuan fiskal daerah.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna di DPRD Kepri pada Senin, 6 Oktober 2025, Gubernur Ansar telah membahas proyeksi APBD 2026 dan dampak penurunan dana transfer ini. 

Melalui Rancangan KUA PPAS, ia berharap dapat dilakukan penyesuaian agar anggaran yang ada tetap dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan.

“Dana transfer harus dipergunakan secara cermat dan tepat,” tegasnya.

Ansar menekankan bahwa fokus pembangunan Kepri kedepan akan diarahkan pada tiga akselerasi: pembangunan ekonomi berbasis maritim, pemerataan infrastruktur, dan reformasi birokrasi. 

Baca juga: BP Batam Tegaskan Belum Ada Pembebasan UWT 200 persegi, Ini Penjelasan Amsakar

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kepri juga akan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

APBD 2026 nantinya diharapkan dapat mengakomodir belanja wajib, termasuk pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan tunjangan pegawai. Anggaran juga diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan, mendukung program Asta Cita Presiden, serta program-program nasional lainnya di daerah.