Tanjungpinang, Batamnews - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja khusus ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Senin, 29 September 2025 kemarin. 

Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk mengawasi langsung pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta mengecek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertanahan di wilayah tersebut.

Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf dan Aria Bima, tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, dan disambut langsung oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura.

Baca juga: Menlu Singapura: Hubungan Batam dan Singapura untuk Masa Depan Cerah

Dalam kesempatan itu, Dede Yusuf yang bertindak sebagai Ketua Tim menegaskan posisi strategis Kepri sebagai "beranda depan" Indonesia. Ia menyoroti beberapa tantangan yang perlu diawasi, seperti perdagangan ilegal, perdagangan manusia, dan peredaran narkoba. 

Selain itu, status Kepri sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) juga menuntut pengawasan agar investasi dapat masuk dan mendongkrak perekonomian daerah.

Di sisi lain, kinerja sektor pertanahan di Kepri menunjukkan hasil yang positif. Penerimaan PNBP dari sektor pertanahan untuk periode 2022–2025 telah mencapai Rp31,926 miliar, atau 86% dari target. 

Sementara itu, capaian untuk 7 layanan prioritas Badan Pertanahan Nasional di semua kabupaten/kota di Kepri bahkan menyentuh angka 95,97%.

Wakil Gubernur Nyanyang dalam sambutannya menjelaskan kondisi geografis Kepri yang unik, yang terdiri dari 2.028 pulau dengan 22 pulau di antaranya berstatus pulau terdepan. 

"Provinsi Kepri berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura. Saat ini, baru satu PLBN yang beroperasi, yaitu PLBN Serasan di Natuna," ujarnya. 

Ia menekankan bahwa kehadiran PLBN tidak hanya sebagai simbol kedaulatan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk memacu pembangunan dari wilayah terluar.

Baca juga: Partogabe Kota Batam Dukung James Simaremare Pimpin Kadin, Ini Alasannya

Wagub Nyanyang juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan ini. Ia berharap kunjungan tersebut dapat memacu semangat peningkatan pembangunan dan ekonomi di Kepri. 

Selain itu, ia meminta dukungan Komisi II DPR untuk mendorong pemerintah pusat segera menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai FTZ secara menyeluruh di Batam, Bintan, dan Karimun sebagai pengungkit ekonomi daerah.