Batam, Batamnews - Ratusan driver online yang tergabung dalam Aliansi Driver Online Batam (ADOB) menggelar unjuk rasa di Kantor Wali Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu, 17 September 2025. 

Aksi ini mereka lakukan untuk menyuarakan delapan tuntutan kepada pemerintah dan perusahaan aplikasi transportasi online.

Mereka tiba dengan mobil komando, pengeras suara, serta membawa spanduk dan banner yang berisi tulisan aspirasi mereka. Aksi berlangsung tertib dan diawasi oleh aparat kepolisian.

Baca juga: Meski Diguyur Hujan, Ratusan Driver Online Gelar Demo di Kantor Wali Kota Batam

Salah seorang peserta aksi menyatakan, tuntutan utama mereka adalah soal penerapan Surat Keputusan Gubernur Kepri tentang tarif transportasi online di Batam yang dinilai belum dijalankan.

Berikut adalah delapan poin tuntutan yang mereka bawa:

1. Penerapan SK Gubernur Kepri: Mendesak perusahaan aplikasi online untuk segera menerapkan SK Gubernur Nomor 1080 dan 1113 Tahun 2024 tentang tarif di Batam.
2. Kepatuhan pada Aturan Nasional: Meminta perusahaan taat pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 dan KP 1001 Tahun 2022.
3. Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan: Mendesak adanya jaminan dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk driver motor (R2) dan mobil (R4).
4. Pengawasan Regulasi: Menuntut pemerintah dan aparat terkait untuk mengawasi dengan ketat pelaksanaan semua regulasi dan kesepakatan.
5. Kecurangan Akun Bandara: Menuding Direktur PT Rifim Internasional Gemilang melakukan kecurangan dengan mengeluarkan akun lisensi bandara ilegal.
6. Skandal Tarif Maxim: Menuding Direktur yang sama terlibat dalam skandal tarif aplikasi Maxim untuk layanan motor dan mobil.
7. Penataan Transportasi di Bandara: Mendesak penataan ulang operasional transportasi online di bandara agar sesuai aturan dan tidak merugikan driver maupun penumpang.
8. Penghapusan Program Prioritas: Menuntut dihapuskannya program prioritas berbasis stiker dan ASK (KESP) pada akun driver Maxim.

Baca juga: Mukota VIII Kadin Batam Ditunda, Panitia Tunggu Persetujuan Kadin Provinsi Kepri

Sebagai tindak lanjut, sejumlah perwakilan driver melakukan audiensi dengan instansi terkait di dalam kantor untuk membahas tuntutan-tuntutan mereka secara lebih mendetail.