Batam, Batamnews - Terdorong oleh keterbatasan fiskal, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah mencari terobosan baru untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Salah satu usulan yang mendapat dukungan adalah penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyambut positif gagasan yang diutarakan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, untuk menurunkan tarif PPN dari 11% menjadi 10%. Menurut Misbakhun, langkah ini dapat meringankan beban masyarakat dan mendorong daya beli di tengah situasi ekonomi saat ini.

"Perlu ada kajian dampak terhadap penurunan PPN terhadap daya dorong ekonomi ke depan. Kalau daya dorongnya ternyata lebih besar, why not," ujar Bob Azam dikutip dari Bloomberg Technoz, Kamis, 4 September 2025.

Baca juga: Solana Futures vs Bitcoin Futures

Azam menambahkan, pemerintah perlu kreatif mencari bidang-bidang industri yang, jika diberikan relaksasi pajak, justru dapat mendatangkan pendapatan yang lebih besar. 

"Seperti memancing ikan besar dengan umpan ikan kecil. Jadi dicari industri yang pasarnya bisa menciptakan multiplier effect [efek ganda]," jelasnya.

Sebelumnya, Misbakhun menegaskan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan penurunan tarif PPN sebagai langkah nyata meringankan beban rakyat. 

Ia menekankan pentingnya menjaga konsumsi masyarakat agar daya beli tetap kuat dan menyatakan kesiapan DPR mendukung setiap kebijakan yang mampu mempertahankan kekuatan konsumsi tersebut.

Lebih lanjut, Misbakhun mengusulkan tarif khusus sebesar 8% untuk beberapa produk turunan pertanian yang telah dikenai PPN. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya meringankan tetapi juga memperkuat hilirisasi dan mendukung industrialisasi di sektor pertanian.

Baca juga: Daftar Harga Ikan dan Sembako di Pasar Puan Perak dan Bincen Tanjungpinang, 31 Agustus 2025

"Itu bisa menguatkan hilirisasi dan industrialisasi sektor pertanian. Langkah ini pasti memberi dampak tekanan pada penerimaan negara,” kata Misbakhun, mengakui bahwa langkah tersebut berpotensi mengurangi pendapatan negara dalam jangka pendek.