Tanjungpinang, Batamnews - Setelah sempat memanas, Ketua DPRD Kepri, Iman Setiawan, akhirnya menemui ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung dewan di Dompak, Tanjungpinang, Senin, 1 September 2025.

Massa aksi yang terdiri dari Aliansi Mahasiswa Tanjungpinang-Bintan II, Aliansi BEM Se-Tanjungpinang-Bintan II, dan Cipayung Plus Kepulauan Riau itu menyuarakan tiga belas tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah. 

Mereka mengusung tema “Selamatkan Indonesia” sebagai bentuk kegelisahan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai membebani rakat.

Baca juga: 8 Tuntutan Mahasiswa Batam ke Wali Kota dan Kapolda: Tolak Tunjangan DPR!

Salah satu koordinator aksi menyatakan, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi pola penanganan demonstrasi agar sesuai prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas. Mereka juga meminta Presiden RI bersikap tegas menangani berbagai kekacauan yang terjadi di tanah air.

Beberapa tuntutan lain yang disampaikan antara lain pencabutan tunjangan tambahan untuk anggota DPR RI, penolakan kenaikan pajak yang memberatkan, serta permintaan agar DPRD Kepri segera menyikapi rancangan undang-undang perampasan aset.

“Kami juga menolak keras wacana darurat militer karena bertentangan dengan demokrasi dan hanya akan membungkam suara rakyat,” tegas seorang orator di tengah massa.

Tuntutan lainnya mencakup reformasi sistem perpajakan perburuhan, seperti menaikkan PTKP, menghapus pajak untuk pesangon, THR, JHT, serta perlindungan khusus bagi pekerja perempuan. 
Mereka juga meminta program makan bergizi gratis dialihkan fokusnya untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.

Baca juga: Koordinator Aksi Kecewa, Demonstrasi di Batam Batal Usai Massa Menyusut Drastis

Aksi berlangsung damai di bawah pengawasan ketat polisi. Perwakilan mahasiswa akhirnya diterima oleh pimpinan DPRD Kepri untuk menyampaikan langsung tuntutan mereka.

Hingga berita ini ditulis, massa masih bertahan di halaman DPRD Kepri Dompak dengan diawasi ketat oleh aparat keamanan.