Batam, Batamnews – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Kepri Wilayah Sumatera Bagian Utara akan menggelar aksi massa bertajuk “Indonesia Sold Out” pada Rabu, 27 Agustus 2025. 

Aksi tersebut direncanakan berlangsung di dua lokasi, yaitu depan Kantor Wali Kota dan Gedung DPRD Kota Batam.

Aksi ini digelar sebagai bentuk akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai buruk, lemahnya keberpihakan kepada rakyat kecil, serta maraknya kebijakan yang tidak memihak kepentingan publik.

Baca juga: Punya Pengikut Puluhan Ribu! Sosok Crazy Rich Jambi Dwi Hartono Tersangka Pembunuhan Dirut BRI, Punya Helikopter

"Batam hari ini sedang sakit parah. Pemerintah daerah hanya sibuk menjual citra pembangunan, sementara rakyat terjebak dalam persoalan banjir, sampah, hingga mafia pangan. Indonesia seolah dijual murah demi kepentingan kelompok tertentu. Kami hadir untuk menggugat karena mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat," ujar Koordinator BEM SI Kerakyatan Wilayah Sumatera Bagian Utara, Muryadi Agus Priawan, pada Selasa, 26 Agustus 2025.

Aksi tersebut akan mengusung 11 tuntutan strategis yang mencerminkan kegagalan pemerintah, baik daerah maupun pusat, dalam menangani persoalan mendasar masyarakat. Berikut adalah kesebelas tuntutan tersebut:

1. Penanganan Banjir: Solusi struktural untuk persoalan banjir tahunan yang melanda Batam.
2. Pengelolaan Sampah: Tata kelola lingkungan yang amburadul dan penumpukan sampah kota.
3. Sistem Parkir: Kekacauan sistem parkir yang lebih berorientasi pada pungutan daripada kenyamanan warga.
4. RKUHAP: Penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai melemahkan keadilan bagi rakyat.
5. Represivitas Aparat: Penghentian tindakan represif aparat terhadap gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil.
6. Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Implementasi nyata dari program MBG yang dianggap sekadar slogan politik.
7. Kesejahteraan Guru Honorer: Kepastian kesejahteraan dan nasib para guru honorer.
8. Mafia Pangan: Pemberantasan mafia pangan yang menyebabkan harga kebutuhan pokok tidak terkendali.
9. Infrastruktur dan Lalu Lintas: Penataan isu infrastruktur serta jam operasional truk kontainer dan dump truk yang mengganggu keselamatan dan kenyamanan warga.
10. Masalah Agraria: Penyelesaian masalah agraria di Tanjung Uma, khususnya praktik penimbunan yang mengancam kampung tua Melayu.
11. Kota Layak Anak: Pemenuhan kriteria Kota Layak Anak dengan menyediakan ruang publik ramah anak dan memperkuat perlindungan bagi generasi muda.

Koordinator Daerah BEM SI Kerakyatan Kepri, Alexander Manurung, menambahkan bahwa aksi ini juga menjadi momentum konsolidasi gerakan mahasiswa untuk menolak praktik politik transaksional yang merugikan masyarakat Kepri.

"Kami tidak akan tinggal diam melihat Batam dijadikan kota dagang tanpa arah, di mana rakyat hanya menjadi penonton. Dari masalah agraria hingga persoalan guru honorer, semua menunjukkan pemerintah gagal menghadirkan keadilan sosial. Mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan jeritan rakyat yang selama ini diabaikan," tegas Alexander.

BEM SI Kerakyatan menekankan bahwa kesebelas tuntutan tersebut merupakan harga mati. Mereka mengancam akan menggelar gelombang aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.

Baca juga: BNN Kaji Pelarangan Vape di Indonesia, Menyusul Langkah Singapura

Gerakan “Indonesia Sold Out” juga disebut sebagai refleksi atas semakin sempitnya ruang demokrasi, di mana mahasiswa dan rakyat kerap dibungkam dengan cara-cara represif.

Dalam seruannya, BEM SI Kerakyatan Kepri mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, termasuk buruh, nelayan, guru honorer, dan pemuda, untuk bergabung dalam aksi tersebut.

"Indonesia tidak boleh 'sold out' di tangan penguasa yang abai, dan Batam tidak boleh terus dijadikan etalase kosong tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ketika rakyat dibungkam, mahasiswa wajib bersuara!" tegas pernyataan resmi mereka.