Absen di Forum Publik RKUHAP, BEM SI Kepri Kritik Anggota DPR RI Rizki Faisal
BEM SI Kerakyatan Daerah Kepulauan Riau–Wilayah Sumatera Bagian Utara Gelar Diskusi Publik di Angkringan Rakyat, Marina, Batam. (foto. istimewa).
Batam, Batamnews - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Daerah Kepulauan Riau–Wilayah Sumatera Bagian Utara melontarkan kritik tajam terhadap Anggota Komisi III DPR RI Dapil Kepri, Rizki Faisal, yang tidak menghadiri Diskusi Publik dan Konsolidasi bertema "Menakar Isu Strategis dan RKUHAP".
Acara tersebut digelar di Angkringan Rakyat, Marina, Kota Batam, Sabtu (9/8/2025), sebagai wadah aspirasi dan kontrol publik terhadap kebijakan negara. Panitia mengaku telah mengirim undangan resmi kepada Rizki Faisal sejak sepekan sebelumnya, namun yang bersangkutan absen tanpa penjelasan memadai.
Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Sumatera Bagian Utara, Muryadi Agus Priawan, menyebut sikap tersebut sebagai bentuk arogansi politik.
"Wakil rakyat yang mengabaikan panggilan publik berarti mengkhianati mandat yang ia emban. Absennya Rizki Faisal bukan hanya soal fisik, tapi juga mentalitas yang tidak siap menghadapi kritik rakyat. Ini sinyal bahwa ia lebih nyaman berada di balik tembok kekuasaan daripada duduk sejajar dengan rakyatnya," tegas Muryadi, Selasa (12/8/2025).
BEM SI Kerakyatan menegaskan, forum publik adalah cermin keterbukaan, dan siapa pun yang mengaku mewakili rakyat harus siap hadir. Mereka menilai ketidakhadiran Rizki Faisal telah melukai kepercayaan publik dan memperlebar jarak antara janji kampanye dan tindakan nyata.
"Rakyat tidak butuh wakil yang hanya hadir di baliho, tetapi hilang ketika diminta mempertanggungjawabkan kebijakan. Demokrasi tidak dibangun di ruang hening kekuasaan, tetapi di meja dialog rakyat," pungkas Muryadi.
Senada, Koordinator Daerah BEM SI Kerakyatan Kepri, Alexander Manurung, menilai ketidakhadiran itu menunjukkan Rizki Faisal belum layak disebut sebagai perwakilan rakyat.
"Kami mengundang bukan untuk formalitas atau pencitraan, tetapi untuk membicarakan masa depan hukum di negeri ini. Saat wakil rakyat menghindar dari forum rakyat, kursi yang ia duduki hanya menjadi simbol kekuasaan, bukan amanah," ujar Alexander.

Komentar Via Facebook :