Batam, Batamnews - Misteri di balik tertundanya pembayaran gaji ratusan karyawan PT Maruwa Indonesia Batam akhirnya terkuak. 

Ternyata, perusahaan tidak mengalami kebangkrutan seperti yang diduga sebelumnya, melainkan menjadi korban dari strategi akuisisi yang tidak tepat sasaran terhadap induk perusahaan Maruwa Corporation yang berkantor pusat di Malaysia.

Manager Production Control PT Maruwa Indonesia, Aris Sianturi, yang juga menjadi salah satu korban dalam kasus ini, mengungkapkan kronologi masalah yang menimpa perusahaan tempatnya bekerja. 

Baca juga: Karyawan PT Maruwa Geruduk DPRD Batam, Minta Perusahaan Bayar Hak Mereka

Menurutnya, Maruwa Corporation memiliki dua anak perusahaan yakni Maruwa Industri yang berlokasi di Malaysia dan PT Maruwa Indonesia yang berada di Batam.

Masalah bermula ketika komisaris merencanakan akuisisi terhadap kedua perusahaan tersebut. Dalam pertemuan dengan karyawan pada 20 Mei 2025, komisaris bahkan memberikan jaminan bahwa perusahaan akan tetap beroperasi normal.

"Pada 20 Mei 2025, komisaris menyampaikan perusahaan akan tetap berjalan dan sudah disiapkan orang-orang kepercayaan untuk mengelola, seorang CEO, Vice President, dan CFO. Ia juga berjanji suplai material ke pabrik di Batam tidak akan terputus," ungkap Aris.

Namun, kenyataan berbicara lain. Ternyata hanya Maruwa Malaysia yang berhasil diakuisisi oleh investor asal Hong Kong, sementara PT Maruwa Indonesia diabaikan. 

Keputusan sepihak ini langsung berdampak fatal karena pasokan material ke pabrik Batam terhenti total, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Ironisnya, di saat yang bersamaan perusahaan masih memiliki sejumlah purchase order (PO) dari berbagai proyek yang harus diselesaikan. 

Aris menyebutkan bahwa keputusan penjualan Maruwa Malaysia dilakukan untuk membiayai proyek baru Maruwa Corporation di Jepang.

"Harusnya kan dua-duanya,Tapi entah kenapa cuma sebelah (Maruwa Malaysia) yang diakuisisi, " kata Aris menyayangkan keputusan pihak perusahaan.

Aris menjelaskan bahwa kedua anak perusahaan merupakan sister company yang memiliki ketergantungan operasional sangat tinggi. Sistem kerja keduanya dirancang sebagai rantai produksi yang tidak dapat dipisahkan.

"Kalau saya ilustrasikan 10 pekerjaan, 5 dari Malaysia, yang meneruskan 6, 7, 8, sampai 10 adalah di PT Maruwa Indonesia. Kalau cuma sebelah kan otomatis kita nggak bisa kerja. Suplai material kan dari mereka. Makanya itu yang terjadi saat ini," jelasnya dengan nada frustrasi.

Keputusan yang tidak matang dari direksi ini kini meninggalkan jejak buruk yang berkepanjangan. 

Aris mengungkapkan bahwa nilai aset yang dimiliki PT Maruwa Indonesia tidak mencukupi untuk membayar seluruh hak-hak karyawan, yang mencakup gaji yang belum dibayar dan uang pesangon.

Berdasarkan perhitungan sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, total kewajiban perusahaan kepada karyawan mencapai 14 miliar rupiah.

"Bukan 12 Miliar seperti yang diberitakan. 12 Miliar itu, hitungan mereka setelah 14 Miliar dikurangi nilai aset yang nilainya hanya 2 Miliar lebih. Belum ada deal-dealan sebenarnya, 14 Miliar itu permintaan kami, namun tidak didengar," tegasnya.

Pihak karyawan berharap hasil penjualan perusahaan di Malaysia dapat dialokasikan untuk membayar hak-hak mereka. "Kalau hanya aset tidak cukup untuk membayar kami," tambah Aris.

Situasi semakin memburuk ketika pihak direksi perusahaan mulai menutup komunikasi secara total dengan karyawan. Mereka bahkan menyewa jasa likuidator untuk menghadapi protes dari para karyawan yang menuntut haknya.

Baca juga: PT Maruwa Indonesia Tutup Mendadak, Disnaker Batam Bahas Nasib Ratusan Karyawan

Berdasarkan data yang diperoleh, tim likuidator yang ditunjuk PT Maruwa Indonesia terdiri dari dua orang yakni Nico Lambert, S.H dan Salmon, S.H.,M.H. Bahkan saat likuidator bertemu dengan karyawan beberapa waktu lalu, mereka didampingi oleh aparat keamanan.

"Padahal kami sudah melakukan mediasi dari A sampai X dengan komisaris dan direktur, tinggal Y sampai Z aja lagi, dan tidak ada pembicaraan mereka akan gunakan likuidator.

Sekarang balik ke nol lagi, pusing kita, masa bangsa Indonesia melawan bangsa Indonesia, dan mereka bela orang asing, padahal kami hanya menuntut hak kami," kata Aris mengakhiri wawancara dengan nada kecewa.