Batam, Batamnews - Pemerintah Kota Batam terus mengkaji rencana pembangunan sekolah rakyat, program pendidikan yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Saat ini, pemerintah sedang mempertimbangkan tiga lokasi potensial sambil mengevaluasi ketersediaan tenaga pendidik.

Konsep sekolah rakyat ini sebelumnya telah disampaikan oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam berbagai kesempatan sebagai upaya memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas di Kota Batam. Namun, realisasi program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan guru, kesiapan lahan, dan pemilihan lokasi yang tepat.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menjelaskan bahwa sekolah rakyat merupakan program di bawah Kementerian Sosial, sementara kementerian pendidikan dan jajarannya hanya menjadi bagian dari tim yang menjalankan tugas masing-masing.

"Kalau sarana prasarana itu perangkat daerah yang berafiliasi langsung dengan PUPR. Contohnya, pembangunan gedungnya nanti ke Dinas Cipta Karya," ujar Tri Wahyu, Minggu, 27 April 2025.

Menurut Tri, pembangunan sekolah rakyat harus memenuhi syarat lahan minimal lima hektar. Saat ini, pemerintah telah mengidentifikasi tiga lokasi potensial:

Nongsa - tersedia lahan seluas lima hektar yang berdekatan dengan MAN IC, namun masih memerlukan pematangan lahan.

Setokok - lahan masih perlu disesuaikan dengan delineasi pengembangan dari Ecocity.

Tanjung Banun - direncanakan untuk menyediakan pelayanan pendidikan bagi anak-anak terdampak Rempang Eco City.

"Dua lahan yang tersedia saat ini masih memerlukan pematangan, sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan pembangunan dalam tahun ini," jelasnya.

Tri menambahkan bahwa konsep pembangunan di Tanjung Banun saat ini baru disiapkan untuk sekolah reguler, belum dalam format boarding school seperti yang dibutuhkan oleh konsep sekolah rakyat.

"Sampai hari ini, konsep yang ada di Tanjung Banun itu baru disiapkan untuk sekolah reguler, belum boarding school," katanya.

Dari sisi tenaga pendidik, Tri menjelaskan bahwa penyediaan guru untuk sekolah rakyat harus diambil dari tenaga pengajar yang mengikuti program guru penggerak, di bawah kewenangan Dinas Pendidikan. 

Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa sekolah reguler di Batam juga masih kekurangan guru.

"Soal moratorium, perekrutan guru belum bisa dilakukan karena sesuai undang-undang no 20 tahun 2023. Kita pun harus bijak, ini kira-kira urgensi atau tidak sekolah rakyat," katanya.

Tri menegaskan bahwa Pemko Batam saat ini masih memprioritaskan perluasan sekolah negeri, subsidi SPP, dan bantuan seragam untuk meringankan beban pendidikan masyarakat. Menurut Tri, jika kebutuhan mendesak bisa ditangani, maka sekolah rakyat dapat dimatangkan kembali sebagai program lanjutan.

"Realisasinya saat ini tengah kami dudukkan dengan provinsi karena kan kalau saya melihat skema sekolah rakyat. Di Provinsi Kepri itu ada usulan 3, cuma tempatnya mana ini yang harus kita dudukkan," tambahnya.

Sesuai konsep, sekolah rakyat dirancang sebagai boarding school dengan fasilitas pendidikan gratis, asrama yang layak, pemenuhan gizi, hingga pola pengasuhan dari tim pendidik, yang bertujuan memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kota Batam.