Natuna, Batamnews – Dalam upaya mencegah maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Polres Natuna melalui jajaran Satuan Binmas dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terus menggencarkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Natuna.

Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesadaran warga akan bahaya menjadi pekerja migran non prosedural, yang berisiko tinggi menjadi korban perdagangan orang. Kapolres Natuna, AKBP Novyan Aries Efendie, S.H., S.I.K., M.M., M.Tr.Opsla, menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur resmi dalam bekerja di luar negeri.

"Melalui edukasi ini, kami ingin masyarakat dapat mengenali berbagai modus perekrutan ilegal yang sering kali menjanjikan gaji besar tanpa syarat yang jelas. Jangan mudah percaya pada tawaran kerja yang tidak melalui jalur resmi," terang Kasat Reskrim Polres Natuna, Iptu Richie Putra, S.H., M.H.

Pihak kepolisian mengingatkan bahwa praktik perekrutan dan pengiriman pekerja migran secara ilegal merupakan tindak pidana serius yang dapat dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp600 juta.

Selain sosialisasi, Polres Natuna juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan adanya aktivitas mencurigakan atau dugaan perekrutan pekerja ilegal. Laporan warga sangat penting untuk mencegah jatuhnya korban TPPO di wilayah Natuna.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi bentuk nyata komitmen Polres Natuna dalam melindungi masyarakat dari ancaman perdagangan orang dan memastikan seluruh warga memperoleh informasi yang benar dan terpercaya dalam mencari pekerjaan, khususnya ke luar negeri.