Batam, Batamnews - Kasus pembunuhan tragis yang melibatkan dua tenaga honorer di lingkungan Dinas Cipta Karya Kota Batam kini mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kota Batam, Kamaludin. 

Insiden yang terjadi antara dua pegawai yang diketahui masih memiliki hubungan kekerabatan ini tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar terkait sistem perekrutan dan pembinaan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Ditemui di Kantor DPRD Batam pada Rabu (16/04/2025), Kamaludin menyatakan bahwa dirinya telah mendapatkan informasi terkait kasus tersebut. Ia menilai peristiwa ini sebagai sesuatu yang sangat mengejutkan dan di luar akal sehat.

“Kami sudah mendapatkan informasi tentang kejadian ini dan meminta agar segera disikapi dengan baik. Ini kejadian yang sangat mengejutkan dan tidak masuk akal,” ujar Kamaludin.

Dalam kasus tersebut, beredar informasi bahwa pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena merasa sering dirundung atau dibuli oleh rekan kerjanya yang juga masih memiliki hubungan saudara. Namun demikian, Kamaludin menegaskan bahwa tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan tindakan pembunuhan.

“Memang satu sisi, korban ini katanya sering membuli pelaku. Tapi perlakuan setega itu menurut kami juga tidak bisa ditoleransi. Masa dibuli langsung membunuh? Ini jelas tidak masuk akal,” tegasnya.

Meskipun begitu, Kamaludin menekankan bahwa proses hukum tetap harus dijalani dan dihormati. “Pelakunya juga mengikuti proses hukum. Jadi kita tunggu itu. Biarlah pihak berwajib yang memutuskan secara adil,” lanjutnya.

Dalam pernyataannya, Kamaludin menyampaikan bahwa DPRD Batam akan mendorong Pemerintah Kota Batam untuk menangani persoalan ini secara serius, agar kejadian serupa tidak terulang dan tidak menimbulkan trauma di lingkungan kerja, khususnya bagi tenaga honorer.

“Intinya kami dorong agar Pemko Batam menyikapi persoalan ini dengan baik. Jangan sampai ini jadi preseden buruk,” ujarnya.

Menanggapi kabar yang menyebutkan adanya hubungan kekerabatan dalam proses perekrutan tenaga honorer, Kamaludin menyatakan bahwa DPRD akan menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian untuk mengungkap motif sebenarnya, sebelum memberikan rekomendasi terkait perbaikan sistem perekrutan.

“Kita belum tahu motif sesungguhnya. Nanti setelah hasil pemeriksaan dari kepolisian keluar, bisa jadi dasar kami untuk memberikan rekomendasi agar sistem perekrutan diperbaiki,” jelasnya.

Menutup keterangannya, Kamaludin mengaku sangat prihatin atas insiden tersebut. “Saya juga terkejut. Masa mental pegawai bisa seperti itu? Ini harus jadi evaluasi bersama,” pungkasnya.