Batam, Batamnews – Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, angkat bicara terkait isu yang tengah ramai diperbincangkan publik mengenai kedekatan yang dinilai berlebihan antara unsur pimpinan DPRD dengan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (16/4/2025), Kamaluddin menilai bahwa kedekatan secara fisik dan emosional yang terlalu intens antara pejabat legislatif dan eksekutif dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga profesionalitas dalam menjalankan peran masing-masing.

"Sebagai lembaga pengawas, hal ini tentu perlu diperhatikan. Saya sudah menanggapi isu yang viral beberapa waktu ini tentang adanya unsur pimpinan yang terus melekat pada salah satu pimpinan Kota Batam," ujar Kamaluddin.

Lebih lanjut, Kamaluddin mengonfirmasi bahwa ia telah memberikan teguran langsung kepada wakil pimpinan DPRD yang bersangkutan, yakni Hendra Asman, agar tetap menjalankan tugas sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi).

"Intinya agar jangan terlalu berlebihan. Maksudnya bekerja sesuai tupoksi," katanya.

Kamaluddin mengakui bahwa sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota memang diperlukan, namun tetap harus dalam batas-batas etika birokrasi.

"Kegiatan bersama memang harus bersinergi mendampingi. Namun ada beberapa kegiatan yang didampingi secara personal karena ada kedekatan secara nasional," jelasnya.

Ia juga menyinggung soal rapat BP Batam yang sempat viral, dan mengaku tidak mendapatkan informasi apapun mengenai keterlibatan unsur pimpinan DPRD dalam rapat tersebut.

"Untuk sidak ke lapangan diajak, tetapi kalau rapat di BP Batam, tidak ada informasi ke saya soal itu," ungkapnya.

Meski begitu, Kamaluddin tidak menampik bahwa kedekatan dalam konteks koalisi politik dapat bermanfaat dalam mendukung pembangunan Kota Batam. Namun, ia tetap mengingatkan bahwa semua pihak harus menjaga batasan profesional dan etis.

"Kalau untuk membangun Batam, saya rasa kedekatan seperti itu tidak ada masalah. Namun di luar itu di luar kendali kami," tambahnya.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai anggapan bahwa unsur pimpinan DPRD terlihat seperti “pengawal pribadi” pimpinan kota, Kamaluddin menyebut hal itu sebagai kurang elok secara etik dan bisa mengundang salah paham di kalangan masyarakat.

"Secara etik, hal tersebut kurang baik karena menimbulkan persepsi negatif. Unsur pimpinan tidak selamanya harus mendampingi pimpinan kota," tegasnya.

Kamaluddin mengakhiri penjelasannya dengan menyampaikan bahwa dinamika ini mungkin terjadi karena adanya struktur baru di DPRD, dan menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong agar DPRD bersinergi secara proporsional dengan unsur FKPD dan Pemerintah Daerah.

"Ini karena masih baru, jadi DPRD diminta bersinergi dengan FKPD kepada Pemda. Tapi tetap harus pada tempatnya," tutup Kamaluddin.