Batam, Batamnews - Pemerintah Kota Batam meluncurkan program terobosan berupa subsidi SPP bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang terpaksa bersekolah di institusi swasta karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Inisiatif ini dirancang sebagai solusi konkret terhadap permasalahan pendidikan yang telah lama dihadapi warga Batam.

Program subsidi ini menawarkan bantuan finansial sebesar Rp300.000 per bulan untuk siswa SD dan Rp400.000 per bulan untuk siswa SMP. Menurut data yang dihimpun, program ini menyasar total 6.327 pelajar yang terdiri dari 3.827 siswa SD dan 2.500 siswa SMP.

"Nanti kalau sudah masuk sekolah, kita siapkan dananya. Bagi yang belum terakomodir akan kita backup melalui APBD," jelas Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, saat diwawancarai pada Selasa, 8 April 2025.

Wali Kota menekankan bahwa subsidi ini dikhususkan untuk keluarga tidak mampu yang terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN). Sekitar 20 persen warga Batam yang dikategorikan mampu secara ekonomi dan memilih sekolah swasta tidak termasuk dalam skema bantuan ini.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengungkapkan bahwa program subsidi ini sejalan dengan penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan menggantikan sistem PPDB pada tahun ajaran 2025/2026.

"SPMB 2025 akan mulai diterapkan pertengahan tahun. Saat ini kami sedang mendata daya tampung seluruh sekolah agar sesuai dengan rasio ideal," ujar Tri.

Kebijakan baru ini merupakan implementasi dari Permendikbud Nomor 16 Tahun 2020 yang membatasi jumlah siswa per kelas maksimal 28 orang untuk SD dan 32 orang untuk SMP. Dalam kondisi tertentu, kapasitas ini masih dapat ditingkatkan hingga 33 siswa untuk SD dan 37 siswa untuk SMP.

SPMB 2025 akan menawarkan empat jalur penerimaan siswa:

1. Jalur Domisili: Menggantikan sistem zonasi sebelumnya, jalur ini memprioritaskan siswa yang berdomisili di sekitar sekolah dengan alokasi 70 persen kuota untuk SD dan 40 persen untuk SMP.

2. Jalur Afirmasi: Diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas dengan kuota 12 persen untuk SD dan 20 persen untuk SMP.

3. Jalur Prestasi: Khusus untuk jenjang SMP dengan kuota 25 persen, mencakup prestasi akademik maupun non-akademik seperti seni, olahraga, dan kepemimpinan.

4. Jalur Mutasi: Bagi siswa yang orang tuanya pindah tugas atau anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar, dengan kuota 5 persen untuk kedua jenjang pendidikan.

Tri mengakui bahwa selama ini Batam menghadapi tantangan dalam memenuhi rasio ideal siswa per kelas. "Satu kelas bisa diisi hingga 50 siswa, tentu ini berdampak pada efektivitas pembelajaran," ungkapnya.

Melalui poster resmi yang diedarkan, Pemko Batam menegaskan komitmennya. "Kami ingin semua anak, baik di kota maupun pesisir, bisa sekolah. Tak ada anak Batam yang boleh putus sekolah hanya karena biaya," sebut dia.

Program subsidi SPP ini akan segera berjalan setelah masa libur Lebaran 2025 berakhir dan siswa kembali aktif bersekolah. Dana bantuan telah dianggarkan dalam APBD 2025 untuk enam bulan pertama pelaksanaan program.

"Belum semua bisa kita bantu, tapi kita prioritaskan yang benar-benar tidak mampu dan mau bersekolah di swasta," tutup Kadisdik Batam.