Karimun, Batamnews – Wacana menjadikan Kabupaten Karimun sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) secara menyeluruh terus menguat. Gagasan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan daerah. 

Bahkan, muncul pula usulan agar Kepala BP Kawasan Karimun nantinya dijabat secara ex officio oleh kepala daerah, sebagaimana pernah diterapkan di Batam.

Tokoh masyarakat Kepri sekaligus mantan Gubernur Kepulauan Riau periode 2016-2019, Nurdin Basirun, menyatakan dukungan penuh terhadap wacana tersebut. Ia mengungkapkan, saat menjabat sebagai Gubernur, dirinya pernah meyakinkan Presiden Joko Widodo agar posisi Kepala BP Batam dijabat ex officio oleh Wali Kota Batam. 

Menurutnya, hal serupa sangat memungkinkan untuk diterapkan di Karimun jika kawasan FTZ diberlakukan secara menyeluruh.

“Karimun menjadi kawasan FTZ menyeluruh. Pengalaman yang telah kita perjuangkan di Batam, di mana BP Kawasan dijabat secara ex officio, saya rasa itu bisa kita terapkan di Karimun,” ujar Nurdin, baru-baru ini.

Ia juga menilai bahwa konsep tersebut kini tengah mendapat respon positif dari berbagai pihak dan sedang dalam tahap pengkajian. Nurdin optimistis, jika FTZ menyeluruh dan kebijakan struktural BP Kawasan dijalankan secara efektif, maka percepatan pembangunan Karimun akan lebih maksimal.

“Mudah-mudahan perjuangan ini membuahkan hasil. Dengan jabatan ex officio, pengelolaan kawasan akan lebih efektif dan terintegrasi, seperti yang pernah kita upayakan di Batam,” tambahnya.

Senada dengan Nurdin, Bupati Karimun Ing Iskandarsyah juga menegaskan pentingnya perluasan status FTZ di wilayahnya. Saat ini, hanya beberapa kawasan di Karimun yang berstatus FTZ, sementara sebagian besar wilayah belum mendapatkan fasilitas tersebut.

“Kami berharap diberikan hak dan privilage yang sama seperti Kota Batam, agar pengembangan kawasan dan pengawasan lebih mudah, serta mendorong masuknya investasi,” kata Bupati Iskandar.

Menurutnya, posisi geografis Karimun yang strategis di jalur perdagangan internasional Selat Malaka menjadi modal besar untuk mendukung status FTZ menyeluruh. Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga masyarakat secara luas.

“FTZ bukan hanya soal pengusaha, tapi juga keterbukaan lapangan kerja bagi masyarakat. UMKM juga akan terdampak positif, karena daya beli masyarakat meningkat dan iklim ekonomi menjadi lebih sehat,” tegasnya.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan tokoh masyarakat, diharapkan wacana menjadikan Karimun sebagai kawasan FTZ menyeluruh dapat segera terealisasi. Langkah ini menjadi harapan baru bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan yang memiliki potensi besar.