Karimun, Batamnews - Bupati Karimun Iskandarsyah dan Wakil Bupati Rocky Marciano Bawole berkomitmen mendorong Kabupaten Karimun menjadi wilayah Free Trade Zone (FTZ) secara menyeluruh. 

Hal ini menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan mereka.  

Bupati Iskandarsyah menilai, letak geografis Karimun yang berada di muara Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan perairan internasional Malaysia-Singapura merupakan potensi strategis. 

Baca juga: KSOP Karimun Pastikan Harga Tiket Kapal Laut Tidak Naik Saat Mudik Lebaran

Namun, penerapan FTZ menyeluruh di Pulau Karimun Besar masih menghadapi sejumlah kendala dan kebijakan yang perlu dikaji lebih optimal.  

Dengan FTZ yang terimplementasi dengan baik, diharapkan dapat menarik lebih banyak investor serta mempermudah pengawasan barang ekspor-impor.  

Bupati Iskandarsyah menyebutkan beberapa variabel yang harus dibenahi, antara lain:  

1. Ketersediaan Listrik: "Pertama, listrik harus lebih stabil. Kami telah berkoordinasi dengan PT Soma, Karimun Power Plant, dan PLN untuk memperbaiki hal ini," ujarnya.  
2. Efisiensi Pelabuhan: Antrean kapal di pelabuhan menyebabkan kenaikan harga barang sebesar 20-60% akibat mahalnya biaya transportasi.  
3. Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA): Perpanjangan landasan pacu sejauh 200 meter perlu dipercepat untuk mendukung mobilitas.  

Baca juga: HIPMI Karimun Gelar Forum Bisnis dan Berbagai Kegiatan Sosial

Iskandarsyah menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kelancaran pergerakan barang dan orang. Dengan perbaikan infrastruktur ini, peluang pengembangan industri di Karimun dapat terwujud.  

"Jika poin-poin ini sudah dibenahi, bisnis-bisnis baru akan tumbuh di Karimun, mirip dengan peluang industri di Batam," pungkasnya.