Jakarta, Batamnews – Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan menjadi fokus pemerintahannya selama lima tahun ke depan (2025-2029). 

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang ditandatangani Presiden pada 10 Februari 2025. Salah satu daerah yang masuk dalam daftar PSN adalah Kepulauan Riau.

PSN dirancang sebagai proyek, program, atau kumpulan proyek yang bersifat strategis, terukur, dan memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2025-2029. 

Proyek-proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mempromosikan pemerataan pembangunan.

Baca juga: BI Kepri Siapkan Rp2,3 Triliun untuk Penuhi Kebutuhan Penukaran Uang Tunai Jelang Idul Fitri 1446 H

"PSN ini dirancang untuk mendukung program prioritas presiden, termasuk Program Hasil Terbaik Cepat, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh," bunyi salah satu poin dalam Perpres tersebut.

Kepulauan Riau menjadi salah satu daerah yang masuk dalam daftar PSN. Beberapa proyek strategis yang akan digarap di wilayah ini meliputi:

• Pengembangan KEK Galang Batang: Proyek ini akan dikelola oleh Badan Usaha Pengelola Pusat Kawasan Ekonomi Khusus (BUPP KEK) Galang Batang.
• Kawasan Industri Pulau Ladi: Proyek ini akan sepenuhnya dikerjakan oleh pihak swasta.
• Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park: Proyek ini juga akan dikelola oleh swasta.
• Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran: Proyek ini akan dilaksanakan oleh pihak swasta.

Selain itu, Kepulauan Riau juga terlibat dalam proyek Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan yang mencakup Batam, bersama dengan beberapa kota lain seperti Palembang, Pekanbaru, Makassar, dan Jakarta.

Daftar Lengkap 77 PSN
Berikut adalah beberapa proyek unggulan dalam daftar 77 PSN yang ditetapkan Presiden Prabowo:

Hampir setengah dari 77 PSN melibatkan pihak swasta, baik dalam bentuk kerja sama dengan pemerintah maupun proyek swasta murni. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong investasi swasta dalam pembangunan nasional.

"Kami berharap kolaborasi antara pemerintah dan swasta dapat mempercepat realisasi proyek-proyek strategis ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dalam keterangan resminya.

Baca juga: Bea Cukai Batam Izinkan Kendaraan FTZ Dibawa Mudik, Ini Syarat dan Prosedurnya

1. Program Makan Bergizi Gratis
Dilakukan secara nasional dengan pelaksana Badan Gizi Nasional sebagai koordinator

2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas
Dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai koordinator

3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul
Dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebagai koordinator

4. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
Dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Kesehatan

5. Program Penuntasan TBC
Dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Kesehatan

6. Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum

7. Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate
Dilakukan di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan. Proyek digarap oleh Kementerian Pertanian dengan melibatkan pihak swasta

8. Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat
Dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Kehutanan sebagai koordinator

9. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional
Dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

10. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi
Dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Pertanian dan juga melibatkan pihak swasta

11. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
Dilakukan di Provinsi Bali dengan pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan dan melibatkan pihak swasta

12. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura
Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan

13. Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa
Dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI Jakarta

14. Bendungan Way Apu
Dilakukan di Provinsi Maluku dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

15. Bendungan Jragung
Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

16. Bendungan Mbay
Dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

17. Bendungan Bulango Ulu
Dilakukan di Provinsi Gorontalo dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

18. SPAM Regional Wosusokas
Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

19. SPAM Regional Benteng-Kobema
Dilakukan di Provinsi Bengkulu dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

20. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara pelaksanaan secara penuh oleh pihak swasta

21. Bioetanol (Berbasis Tebu)
Dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan dengan pelaksana Kementerian ESDM sebagai koordinator

22. Biorefinery Sumatera
Dilakukan di Provinsi Riau dan Sumatera Selatan dengan pelaksana PT Pertamina

23. RDMP RU VI Balongan (Rescoping)
Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina

24. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela
Dilakukan di Provinsi Maluku dengan pelaksana sepenuhnya oleh pihak swasta

25. Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)
Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina

26. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro
Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina

27. North Hub Development Project Selat Makassar
Dilakukan di kawasan Kalimantan dengan pelaksana sepenuhnya oleh pihak swasta

28. RDMP RU IV Cilacap (Rescoping)
Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana PT Pertamina

29. Biorefinery Cilacap
Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana PT Pertamina

30. Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan
Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau (Batam), Sumatera Selatan (Palembang), Riau (Pekanbaru), Sulawesi Selatan (Makassar), DKI Jakarta, Jawa Barat (Bekasi), dan Sulawesi Tenggara (Palu) dengan pelaksana PT Pertamina dan PGN.

31. Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar
Dilakukan di wilayah Papua, Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara dengan pelaksana Kementerian Pertanian dan melibatkan pihak swasta

32. Program Hilirisasi Garam: Pembangunan Soda Ash
Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana perusahaan BUMN dan juga melibatkan pihak swasta

33. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut
Dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat dengan pelaksanaan diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta.

34. Program Hilirisasi Nikel, Timah, Bauksit, Tembaga
Dilakukan di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Rieu, Sumatera Utara, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat dengan pelaksana Holding Tambang PT MIND ID dan melibatkan pihak swasta

35. Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi
Dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Pertahanan dan PT Dirgantara Indonesia

36. Progam Pembangunan Pabrik Chlor Alkali, Etlrylene Dichloride, dan Pabrik Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project
Dilakukan di Provinsi Banten dengan melibatkan pihak swasta secara penuh

37. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu
Dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai koordinator

38. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia
Dilakukan secara nasional dengan pelaksana Badan Informasi Geospasial

39. Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe
Dilakukan di Provinsi Aceh dengan pelaksana BUPP KEK Arun Lhokseumawe

40. Pengembangan KEK Sei Mangkei
Dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan pelaksana BUPP KEK Sei Mangkei

41. Pengembangan KEK Galang Batang
Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana BUPP KEK Galang Batang

42. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang
Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

43. Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

44. Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

45. Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay
Dilakukan di Provinsi Maluku Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

46. Kawasan Industri Bantaeng
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

47. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemandatan Karbon dari hasil CCUS/CCS
Dilakukan di Provinsi Papua Barat dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

48. Kawasan Industri Tanah Kuning
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

49. Kawasan Industri Pulau Ladi
Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

50. Kawasan Industri Fakfak
Dilakukan di Provinsi Papua Barat dengna pelaksana oleh perusahaan BUMN

51. Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park
Dilakukan di Provinsi Sulawesi tengah dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

52. Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

53. Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park
Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

54. Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

55. Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

56. Kawasan Industri ASPIRE Stargate
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

57. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran
Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

58. Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

59. Kawasan Industri Futong
Dilakukan di Provinsi Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

60. Kawasan Industri Pulau Penebang
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

61. Kawasan Industri Kumai Multi Energi
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

62. Kawasan Industri Alumina Toba
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

63. Kawasan Industri Indo Mineral Mining
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

64. Kawasan Industri Tabuk
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

65. Kawasan Industri Rimau
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

66. Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu
Dilakukan di Provnsi Maluku dengan pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perhubungan

67. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas
Dilakukan di Pulau Sumatera dengan pelaksana perusahaan BUMN yang diberikan penugasan

68. Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua
Dilakukan di Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat dengan pelaksana Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, dan Pemprov Papua Barat

69. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur (Ibu Kota Nusantara) dengan pelaksana Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, perusahaan BUMN, dan juga melibatkan pihak swasta

70. Pembangunan Pelabuhan Patimban
Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Perhubungan

71. Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur-Barat
Dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dengan pelaksana Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, dan PT MRT Jakarta

72. Jalan Tol Serang-Panimbang
Dilakukan di Provinsi Banten dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

73. Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

74. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban
Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

75. Pembangunan 3 Juta Rumah
Dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai koordinator

76. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
Dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, Banten (Tangerang, Tangerang Selatan), Jawa Barat (Bekasi, Bandung), Jawa Tengah (Semarang), Sulawesi Selatan (Makassar), Bali (Denpasar), Sumatera Selatan (Palembang), dan Sulawesi Utara (Manado). Pelaksanaan dilakukan oleh setiap pemerintah kabupaten dan kota pada lokasi proyek dengan melibatkan pihak swasta

77. Jakarta Sewerage System
Dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dengan pelaksana Menteri Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI Jakarta