DPRD Kepri Tinjau Proyek Reklamasi Bengkong Batam, Respons Keluhan Nelayan dan Warga Terkait Penyempitan Sungai

DPRD Kepri Tinjau Proyek Reklamasi Bengkong Batam, Respons Keluhan Nelayan dan Warga Terkait Penyempitan Sungai

DPRD Provinsi Kepri Datangi Lokasi Aktivitas Reklamasi di Bengkong, Kota Batam, Selasa (18/02/2025). (Foto. batamnews.co.id).

Nurjali

Batam, Batamnews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan kunjungan langsung ke lokasi proyek reklamasi di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, menyusul keluhan dari masyarakat dan nelayan setempat. 

Warga mengkhawatirkan dampak aktivitas reklamasi yang dinilai menyebabkan penyempitan aliran sungai, berpotensi mengganggu mata pencaharian nelayan serta meningkatkan risiko banjir.

Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat. Ia menyaksikan langsung kondisi di lapangan dan menemukan adanya penyempitan aliran Sungai Bengkong, yang menjadi jalur utama nelayan.

Baca juga: Sari Ater Hospitality Bandung Jajaki Investasi Bidang Pariwisata di Batam

"Hari ini kami datang untuk melihat langsung kondisi di lokasi. Memang benar ada penyempitan aliran Sungai Bengkong, yang merupakan jalur utama bagi nelayan. Ini jelas berpotensi menghambat aktivitas mereka," ujar Iman dalam wawancara dengan awak media pada Selasa, 18 Februari 2025.

Iman menekankan pentingnya perusahaan pelaksana reklamasi untuk mendengar dan mengakomodasi keluhan warga. Ia menyoroti perlunya mempertahankan akses sungai yang memadai bagi nelayan.

"Kami meminta perusahaan agar tidak membuat alur sungai seperti botol—besar di belakang, tapi menyempit di depan. Ini akan berdampak buruk bagi masyarakat dan nelayan," tegasnya.

Sebagai langkah konkret, DPRD Kepri meminta agar proyek reklamasi dihentikan sementara hingga persoalan ini dapat diselesaikan secara tuntas.

"Kami minta aktivitas reklamasi ini dihentikan sementara sampai ada solusi yang jelas dan tidak merugikan masyarakat," kata Iman.

Untuk mencari solusi terbaik, DPRD Kepri berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi. Rapat ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi terkait, guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak.

"Dalam waktu dekat, kami akan menggelar RDP lintas komisi yang melibatkan perusahaan, masyarakat, nelayan Bengkong, serta instansi terkait agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan," ungkap Iman.

Ketua FKUB MBM Nelayan Bengkong, Syahrial, menyampaikan bahwa dampak reklamasi sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama nelayan. Pendangkalan dan penyempitan alur sungai menjadi masalah serius yang bisa berdampak lebih luas.

Baca juga: Ternyata Batam Belum Miliki TPS Resmi, Masih Andalkan Buffer Zone untuk Kontainer Sampah

"Pendangkalan dan penyempitan alur sungai ini bisa menyebabkan banjir serta merusak ekosistem laut. Jika dibiarkan, hasil tangkapan ikan akan semakin menurun, dan ini tentu berdampak buruk bagi kami para nelayan," ujar Syahrial.

Masyarakat berharap agar pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini. 

Dengan adanya permintaan penghentian sementara proyek reklamasi oleh DPRD Kepri, warga Bengkong berharap solusi yang adil dan berkelanjutan bisa segera ditemukan.

Baca Berita Lainnya di Google News.
Simak Berita Terupdate Tentang Batam, Kepri dan Sekitarnya di Ponselmu. Pilih Saluran Batamnews di Channel WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZTLte2f3EBce7FG60k. Pastikan Aplikasi WhatsApp sudah Terinstal.

Komentar Via Facebook :