Batam, Batamnews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menegaskan bahwa penggunaan LPG subsidi 3 kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya kelangkaan LPG 3 kilogram di sejumlah daerah di Pulau Jawa.

Ketua Komisi II DPRD Batam, Yunus Muda, dalam rapat dengar pendapat pada Senin, 10 Februari 2025, menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengadakan pertemuan dengan instansi terkait untuk membahas himbauan Presiden RI mengenai ketepatan sasaran distribusi gas bersubsidi tersebut.

"Perlu ditegaskan bahwa gas bersubsidi ini adalah hak masyarakat tidak mampu. Bagi yang bukan termasuk kategori tersebut, menggunakan gas 3 kg adalah tindakan yang tidak dibenarkan karena bukan haknya," tegas Yunus.

Baca juga: Aturan Baru Pangkalan Gas LPG 3 Kg di Tanjungpinang Diterbitkan, Ini Daftar Konsumen yang Berhak

Untuk menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh, DPRD Batam tidak menutup kemungkinan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus). 

"Saya rasa cukup, nanti kita akan mengundang pihak-pihak terkait, dan jika menemui kendala, kemungkinan DPRD Batam akan membentuk Pansus," jelasnya.

Hal tersebut juga untuk menemukan solusi terkait dengan harga gas elpiji dan juga untuk menyambut bulan suci ramadhan agar masyarakat tidak kesusahan dala mendapatkan gas elpiji.

Baca juga: Pertamina Tutup Tujuh Pangkalan LPG 3 Kg di Batam karena Penyelewengan

Sementara itu, Sales Branch Area Manager PT Pertamina Batam, Gilang Hisyam Hasyemi, yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan menghadapi bulan Ramadhan. "Alhamdulillah, untuk wilayah Batam kondisinya relatif baik dan jauh lebih baik," ujarnya.

DPRD Batam berkomitmen untuk memastikan tidak terjadi gejolak atau kelangkaan gas menjelang dan selama bulan Ramadhan, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang tanpa terkendala masalah ketersediaan gas LPG.