Batam, Batamnews - Wakil Ketua Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako, menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai sektor unggulan bagi Kepulauan Riau (Kepri), khususnya Batam. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan kerjanya di Batam pada Senin, 3 Februari 2025.

"Hilirisasi menjadi primadona untuk Kepri, meskipun sumber daya alamnya terbatas. Namun, posisi Batam sebagai pintu masuk dan dukungan kawasannya yang luar biasa sangat mendukung perkembangan hilirisasi," ujar Angelo, sapaan akrabnya, usai pembahasan di Lantai IV Kantor Wali Kota Batam.

Dalam diskusi tersebut, Angelo mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pengembangan hilirisasi di Kepri, terutama terkait ketersediaan bahan baku. 

Baca juga: Ustad Dasad Latif Berikan Tausiyah Tabligh Akbar Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW di Tanjungpinang

Ia menyoroti paradoks di mana pemerintah pusat masih mengizinkan ekspor bahan baku, sementara industri hilirisasi dalam negeri membutuhkan pasokan yang stabil.

"Kekurangan bahan baku mineral berdampak pada kelanjutan hilirisasi. Bagaimana investor mau menanamkan modal jika bahan bakunya tidak mencukupi? Ini yang menjadi bahan evaluasi bagi DPD RI," jelasnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Angelo menyampaikan bahwa pemerintah membuka opsi impor bahan baku guna mendukung proses hilirisasi. 

Selain itu, DPD RI sedang mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) serta terlibat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Minerba bersama pemerintah dan DPR.

Politisi kelahiran NTT tahun 1990 ini juga menekankan pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal dalam industri hilirisasi. 

"Kami pasti mendukung hilirisasi, tetapi yang perlu didorong adalah bagaimana tenaga kerja lokal dapat terserap dengan baik," tegasnya.

Baca juga: Wawancara Khusus Menteri Masagos Zukifli: Mengapa Warga Singapura Enggan Menikah dan Punya Anak?

Mengingat posisi strategis Batam yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Angelo berharap regulasi yang sedang disusun dapat memberikan kepastian hukum dan skema bagi hasil yang adil antara pusat dan daerah.

"Kita sedang menyiapkan payung hukumnya. Sampai saat ini, kita belum memiliki undang-undang khusus tentang hilirisasi. Jika revisi UU Minerba dapat diarahkan untuk mendukung hilirisasi, itu akan menjadi langkah maju. Itu nanti akan didiskusikan lebih lanjut," pungkasnya.