Jakarta, Batamnews – Pemerintah Indonesia resmi mengumumkan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 8 persen yang akan mulai berlaku pada Februari 2025. 

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 dan bertujuan untuk meningkatkan motivasi serta profesionalisme kerja PNS.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa kenaikan gaji ini tidak diberikan secara otomatis. PNS harus memenuhi syarat tertentu dan menyerahkan dokumen yang diperlukan. 

Baca juga: WNI Asal Batam Memohon Bantuan untuk Ayah yang Dirawat di Singapura

Kenaikan ini berkaitan dengan mekanisme Kenaikan Pangkat (KP) yang terbagi menjadi dua jalur utama, yakni KP Reguler dan KP Pilihan.

1. Kenaikan Pangkat Reguler (KP Reguler):
Syarat:  
- Masa kerja minimal empat tahun dalam pangkat terakhir.  
- Penilaian kinerja minimal “Baik” dalam dua tahun terakhir (2023 dan 2024).  

Dokumen:  
- Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir.  
- Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai.  
- Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) untuk golongan tertentu.  
- SKP tahun 2023 dan 2024 dengan nilai minimal “Baik”.  
- SK Jabatan Pelaksana.  

2. Kenaikan Pangkat Pilihan (KP Pilihan):
Syarat:  
- Terkait dengan jabatan struktural atau fungsional tertentu.  

Dokumen:  
- Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir.  
- Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai.  
- Fotokopi SK Jabatan Struktural atau Fungsional.  
- Surat pernyataan pelantikan dan surat pernyataan menduduki jabatan.  
- Fotokopi STLUD atau Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat III (untuk golongan tertentu).  
- SKP tahun 2023 dan 2024 dengan nilai minimal “Baik”.  

Selain PNS, guru ASN dan non-ASN juga mendapat perhatian. Tunjangan profesi guru ASN dinaikkan sebesar satu kali gaji, sementara guru non-ASN yang telah mengikuti sertifikasi akan menerima tunjangan Rp2 juta.

Baca juga: Jadwal Kapal Roro Tanjung Uban ke Telaga Punggur Batam, Ahad 19 Januari 2025

Pemerintah juga menetapkan kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12 persen mulai Februari 2025. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pensiunan yang telah berjasa dalam pelayanan publik.

PNS yang memenuhi syarat diminta untuk segera mempersiapkan dokumen. Pengajuan kenaikan pangkat dibuka hingga 15 Februari 2025.  

Kebijakan ini diharapkan menciptakan iklim kerja yang lebih profesional dan kompetitif, mendorong PNS untuk terus meningkatkan kompetensi serta dedikasi dalam pelayanan publik. 
Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kualitas layanan masyarakat di Indonesia.