Oleh; H. Bahktiar, Lc, MA

Senin, 13 Januari 2025, penulis mengunjungi warga terdampak banjir dan longsor di beberapa titik di Kota Batam. Fenomena ini tidak hanya di Batam, tapi hampir merata di Kepulauan Riau tentunya dengan skala bencana yang berbeda-beda pula. Dalam pandangan hemat penulis mengatasi dampak banjir rob yang merupakan bencana alam tahunan perlu adanya upaya serius dan kolaborasi peran negara, pengusaha dan masyarakat secara terstruktur, massif dan intensif.

Januari 2025 menjadi bulan penuh ujian dan relatif sulit bagi masyarakat Kepulauan Riau. Di tengah puncak musim penghujan, banjir rob kembali melanda berbagai wilayah pesisir kabupaten yang ada di Kepri, termasuk Kota Batam, Tanjungpinang, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fenomena ini tidak hanya menggenangi pemukiman warga, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan transportasi, dan ancaman kesehatan masyarakat. Perubahan iklim global, ditambah dengan penurunan muka tanah dan buruknya tata kelola lingkungan, menjadi penyebab utama yang memperparah situasi.

Melalui artikel ini, penulis mencoba mengupas persoalan yang dihadapi Kepulauan Riau akibat banjir rob, tantangan yang muncul, serta solusi berbasis kolaborasi yang dapat diimplementasikan untuk menangani masalah ini. Banjir rob di Kepulauan Riau terjadi ketika air laut pasang bersamaan dengan hujan deras, menggenangi kawasan pesisir dan pusat aktivitas ekonomi. Dampaknya sangat terasa, terutama di tiga aspek berikut.

Pertama, Kerugian Ekonomi. Banyak masyarakat di wilayah pesisir menggantungkan hidup dari sektor perikanan, transportasi laut, dan pariwisata. Banjir rob sering kali merusak alat tangkap ikan, kapal kecil, hingga fasilitas dermaga. Kawasan industri di Batam juga melaporkan kerugian akibat banjir yang mengganggu operasional pabrik.

Kedua, Dampak Sosial dan Kesehatan. Ratusan rumah warga terendam air. Selain kehilangan harta benda, banjir rob juga meningkatkan risiko penyakit seperti diare, demam berdarah, dan infeksi kulit akibat kualitas air yang tercemar.

Ketiga, Kerusakan Lingkungan. Abrasi pantai semakin parah karena banyaknya vegetasi mangrove yang hilang akibat alih fungsi lahan untuk pembangunan. Mangrove, yang seharusnya menjadi benteng alami melawan banjir rob, tidak lagi mampu menjalankan fungsinya secara optimal. 

Tantangan Penanganan Banjir Rob

Dalam konteks pemerintahan dan ke masyarakat ada empat tantangan yang menurut hemat penulis perlu kita tindaklanjuti agar tidak menjadi sekat dalam penanganan dampak banjir rob. Pertama, Fragmentasi Kebijakan. Program penanganan banjir rob sering terhambat oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan otoritas khusus seperti Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Hal ini menyebabkan langkah mitigasi tidak berjalan sinkron.

Kondisi ini semakin diperparah lagi jika kita memperhatikan rilis BMKG curah hujan di Kepulauan Riau pada Januari 2025 mencapai rata-rata 300 mm per bulan, jauh di atas normal, kerusakan lingkungan yang terjadi. Laporan KLHK menunjukkan bahwa Kepulauan Riau telah kehilangan lebih dari 40% hutan mangrovenya dalam dua dekade terakhir.

Dari banjir rob ini juga diperkirakan kerugian akibat banjir rob di Batam pada Januari 2025 mencapai Rp50 miliar, termasuk kerusakan infrastruktur pelabuhan dan terganggunya distribusi barang.

Kedua, Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence). Menurut data dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Batam mengalami penurunan muka tanah hingga 4-5 cm per tahun, sebagian besar disebabkan oleh eksploitasi air tanah yang tidak terkendali. Ketiga, Keterbatasan Infrastruktur Mitigasi. Infrastruktur seperti tanggul dan sistem drainase belum memadai untuk menahan limpasan air laut. Di Tanjungpinang, beberapa wilayah bahkan tidak memiliki saluran pembuangan yang efektif. Keempat, Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya menjaga lingkungan pesisir, seperti melestarikan mangrove atau mengurangi penggunaan air tanah secara berlebihan.

Kolaborasi Peran

Mengatasi dampak banjir rob ini menurut hemat penulis diperlukan kolaborasi peran antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Pemerintah pusat perlu mengalokasikan dana khusus untuk membangun infrastruktur tanggul laut dan sistem drainase terpadu. Penguatan kebijakan terkait mitigasi perubahan iklim melalui program rehabilitasi mangrove skala besar. 

Sementara pemerintah daerah perlu melakukan penegakan aturan tata ruang wilayah yang melarang pembangunan di zona kritis pesisir serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan pesisir melalui program kampanye dan pelatihan. Khusus Kepri kita sebenarnya sudah ada Perda menangani bencana tahun 2025 ini, penulis harapkan bisa terimplementasikan setelah DPRD berjibaku membahas Ranperda nya sehingga menjadi Perda di tahun 2024.

Disamping itu, mengatasi hal ini juga perlu keterlibatan masyarakat dalam aktifitas gotong royong membersihkan saluran air dan menanam mangrove serta mengurangi konsumsi air tanah secara berlebihan dengan memanfaatkan sistem air bersih terpadu.

Sementara sektor swasta perlu mendukung pengelolaan lingkungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), seperti penanaman mangrove atau pembangunan fasilitas penahan abrasi. Mengembangkan teknologi hijau untuk industri pesisir yang ramah lingkungan.

Terakhir perlu kita renungi, bahwa banjir rob di Kepulauan Riau adalah masalah kompleks yang memerlukan solusi terintegrasi dan kolaboratif. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, dampak banjir rob dapat diminimalkan, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Saatnya semua pihak bergerak bersama untuk menjaga masa depan lingkungan di Kepulauan Riau. Semoga!

Penulis adalah Wakil Ketua III DPRD Kepri dan Ketua DPW PKS Kepri.