BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Saat ini sejumlah Menteri seperti Menko Perekonomian, Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria, Kapolri dan Dewan Kawasan (DK) Kepri melakukan rapat terbatas membahas permasalahan FTZ Batam, Bintan dan Karimun.

Dewan Kawasan (DK) saat ini dilebur menjadi Dewan Kawasan Nasional (DKN). Jadi, ke depan Gubernur Kepulauan Riau tidak lagi membawahi BP Batam, Bintan, dan Karimun. Sehingga Gubernur, Ketua DPRD dan Wali Kota berstatus sebagai anggota.

"Semuanya dilebur di Dewan Nasional. Maka saya, Ketua DPRD, wali kota semuanya berstatus anggota. Termasuk Panglima TNI, Kapolro dan sebagainya. Kewenangan sepenuhnya ada di Dewan Nasional," Kata Gubernur Kepri, Muhammad Sani usai rapat koordinasi terbatas Pembahasan Tugas Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kantor Kemenko Perekonomian lantai 3 Ruang Mahakam, seperti dilansir kepriprov.go.id, Senin (7/3/2016).

Dijelaskan Sani, dalam waktu dekat ini tim inti dari Pemerintah Pusat akan turun ke Batam guna memberikan sosialisasi atas Kepres yang mengatur tentang Pelabuhan Bebas dan Perdagangan bebas Batam tersebut.

Adapun untuk lebih teknis, dijadwalkan Kamis (10/3/2016) ini akan diadakan rapat lanjutan. Secara rinci dalam rapat teknis inilah pembagian tugas Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas akan dijabarkan.

(isk)