BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keppres Nomor 8 tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai pengganti Keppres 18/2013. 

Menanggapi hal itu, BaraJP Kepri mendukung keputusan Presiden Jokowi.

“BaraJP sebagai relawan yang menjadi mata dan telinga Presiden Jokowi sedari awal ikut mengawal proses keinginan Presiden Jokowi,” ujar Birgaldo Sinaga, Ketua BaraJP Kepri dalam rilis yang diterima batamnews.co.id, Rabu (9/3/2016).

Menurut pria yang akrab disapa Birgal ini mengatakan, Presiden Jokowi saat berkunjung bulan Juli tahun lalu, telah memberi sinyal akan mengambil alih BP Batam ke pusat. Presiden Jokowi ingin ada perbaikan iklim investasi, pengembangan dan pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi.

“Batam telah kehilangan kepercayaan investor akibat kurang baiknya tata kelola Batam yang tumpang tindih dengan Pemko Batam,” ujar dia.

Kata dia, Presiden Jokowi benar benar ingin merebut kembali daya saing Batam agar lebih menarik investor.

“Kita tahu genetika Jokowi dalam memimpin adalah memotong hambatan hambatan investasi, mempercepat akselerasi invetasi, meningkatkan  pertumbuhan, membuat kebijakan paket ekonomi yang menarik,” ujar dia.

Seluruh pikiran, tenaga, waktu dan konsentrasinya selama ini selalu memotong birokrasi yang lelet dan korup.

Presiden Jokowi bahkan pernah inspeksi mendadak ke Pelabuhan Tanjung Priuk. Di sana Presiden Jokowi marah karena dwelling time masih lama lebih dari 7 hari. Jokowi ingin dwelling time bisa tiga hari.

Ujungnya Mabes Polri turun dan menemukan banyaknya suap di Tanjung Priuk.  Akhirnya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Non Aktif, Partogi Pangaribuan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dwelling time (bongkar muat barang), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Keseriusan Presiden Jokowi itu berbuah hasil. Sekarang dwelling time Pelabuhan Tanjung Priuk sudah bisa dipotong menjadi tiga hari saja.

Banyak persoalan aturan perda yang berjumlah ribuan tumpang tindih membuat cost produksi menjadi mahal di batalkannya.

Jokowi tidak suka iklim investasi stagnan atau mandek karena tata kelola yang buruk dan aturan Perda yang menghambat.

“Data investasi dan laporan yang diterima Jokowi atas buruknya pengelolaan BP Batam membuat Jokowi perlu mencari formula dan terobosan baru untuk memperkuat BP Batam dan Pemko Batam dalam mendorong pertumbuhan investasi dan perkembangan Batam,” ungkapnya.

BaraJP Kepri sedari awal memberikan masukan yang detail kepada Presiden Jokowi tentang kondisi terpuruknya iklim investasi Batam yang turun hingga 30 persen.

“Kami mendorong perubahan dengan kebijakan yang sebaik baiknya bagi kepentingan bangsa negara dan Kepri,” ujar Birgal.

Untuk itu kami memberikan saran kepada Presiden Jokowi agar Ketua BP Batam kedepan adalah sosok profesional yang memiliki kemampuan mumpuni dalam memimpin BP Batam.

Kami meminta agar Menko Perekonomian Darmin Nasution sebagai Ketua DN Kawasan memberi kesempatan kepada Gubernur Kepri H.M Sani dalam pengusulan nama nama yang akan memimpin BP Batam. 

Ini penting agar sinergi BP Batam dengan Gubernur Kepri yang notabenenya adalah perwakilan pemerintah pusat didaerah bisa harmonis dan sinergi.

Bagaimanapun Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat harus mendapat prioritas pertama dalam mengusulkan nama nama calon Ketua BP Batam dan para deputi.

BaraJP berharap suara masyarakat Batam diterima Menko Perekonomian Darmin Nasution.

[snw]