Jakarta, Batamnews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memperkirakan bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2025 akan tetap rendah, mirip dengan tahun ini, yakni hanya sekitar 1,58%. 

Proyeksi ini muncul jika pemerintah tetap menggunakan formula perhitungan yang sama, yang mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam konferensi pers daring, Said Iqbal menjelaskan bahwa asumsi makro ekonomi untuk tahun 2025 diprediksi tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini, dengan inflasi yang diperkirakan masih berada di kisaran 2,5% dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. 

Berdasarkan asumsi tersebut, dia menyatakan bahwa kenaikan upah minimum yang ditetapkan pemerintah kemungkinan hanya berkisar di angka 1,58%.

Baca juga: Penyelundupan Benih Lobster di Karimun, Bukan Dari Kepri Melainkan Banyuwangi hingga Daerah Ini

“Dari informasi yang kami terima, calon Menteri Ketenagakerjaan di pemerintahan mendatang kemungkinan akan menetapkan kenaikan upah minimum buruh di bawah tingkat inflasi pada tahun depan,” ujar Said Iqbal.

Said Iqbal menegaskan bahwa rendahnya kenaikan upah minimum pada tahun 2025 disebabkan oleh pemerintah yang masih berpegang pada rumus dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. 

Rumus tersebut terdiri dari inflasi ditambah hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dan alfa, di mana alfa yang ditentukan dalam PP tersebut terbatas pada rentang 0,1-0,3.

Oleh karena itu, Said Iqbal yang juga merupakan Presiden Partai Buruh meminta agar rentang alfa dalam rumus penetapan kenaikan upah minimum direvisi menjadi 1,0-1,2. 

Hal ini dinilai penting agar daya beli masyarakat, khususnya dari kalangan buruh, dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% sesuai target Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Sepak Bola Malam Ini 18-19 Oktober 2024: La Liga, Bundesliga, Ligue 1 & Saudi Pro League

Dia menambahkan bahwa penggunaan rumus alfa 1,0 dapat diterapkan di kota-kota besar, sedangkan untuk kota-kota tier dua dan tiga, rumus alfa 1,2 diusulkan untuk mengurangi disparitas pendapatan antar wilayah.

Menanggapi prediksi kenaikan upah minimum yang rendah, Said Iqbal mengumumkan rencana aksi demonstrasi pada akhir Oktober 2024 dan aksi mogok nasional selama dua hari pada November 2024. Mogok nasional tersebut direncanakan akan diikuti oleh sekitar 5 juta buruh dari 15 ribu pabrik di seluruh Indonesia.

“Tanggalnya masih tentatif, direncanakan pada 11-12 November 2024, dan/atau 25-26 November 2024. Aksi mogok nasional ini sudah diputuskan dan disepakati oleh enam konfederasi serikat buruh terbesar serta 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional,” pungkasnya.