Jakarta, Batamnews – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mempercepat peningkatan kecepatan internet seluler di Indonesia menjadi 100 Mbps. Target ini diharapkan dapat dicapai dalam waktu 4 hingga 5 tahun mendatang.

"Target 100 Mbps ini paling tidak dalam waktu 4-5 tahun ke depan, kita harus berupaya ke sana," ujar Budi Arie dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2024.

Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas konektivitas digital di Indonesia kini menjadi keharusan, mengingat inovasi teknologi saat ini sangat bergantung pada konektivitas yang andal dan cepat.

Baca juga: Jadwal Bola Malam Ini: 4-6 Oktober 2024 - Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Inggris, dan Liga Jerman Live

Selama sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Budi Arie mengakui bahwa kecepatan internet di Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan. 

Namun, ia menilai bahwa akselerasi masih diperlukan mengingat pesatnya perkembangan teknologi yang melebihi laju peningkatan internet di Tanah Air.

"Betul bahwa di 2014-2024 kecepatan internet Indonesia meningkat 10 kali lipat. Di 2015, kecepatan internet kita 2,5 Mbps, dan pada 2024 ini sudah mencapai 25 Mbps. 

Tapi dibandingkan negara lain seperti China, kita masih jauh tertinggal, di mana China saat ini sudah mencapai 160 Mbps. Karena itu, kita menargetkan dalam lima tahun ke depan, Indonesia bisa mencapai minimal 100 Mbps," jelasnya.

Untuk mencapai target ambisius tersebut, Budi Arie mengatakan bahwa Kemenkominfo terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur digital yang merata di seluruh Indonesia, serta meningkatkan kualitasnya. 

Baca juga: Selebgram Medan Dilaporkan ke Polisi Usai Komentar, Sebut Suruh Yesus Potong Rambut

Salah satu upaya yang dilakukan adalah komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk menurunkan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi industri telekomunikasi, sehingga mempercepat investasi infrastruktur digital.

"PNBP ini kewenangannya ada di Kemenkeu, tapi kami berupaya mencari solusi terbaik agar ada keseimbangan. Kami ingin menjaga iklim investasi sektor infrastruktur digital tetap atraktif," pungkas Budi Arie.