Batam, Batamnews - Polemik terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 20 Batam Kota, yang menimbulkan keresahan di kalangan orang tua calon siswa, akhirnya menemui titik terang setelah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, turun tangan langsung. 

Gubernur memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung, untuk segera menyelesaikan masalah siswa yang belum diterima di SMA/SMK Negeri di Kota Batam dalam waktu satu minggu.

Kepala Sekolah SMAN 20 Batam, Adi, menyampaikan bahwa sekolahnya telah menerima arahan dari Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan untuk segera menuntaskan permasalahan tersebut. 

Baca juga: Ratusan Calon Siswa Gagal Daftar di SMAN 20 Batam, Gubernur Harus Tanggung Jawab

"Kami pihak sekolah menginformasikan untuk mulai proses pendaftaran siswa yang belum tertampung di SMAN 20 Batam akan kita mulai hari Selasa, 13 Agustus 2024. Informasi mengenai teknis dan dokumen yang perlu disiapkan oleh orang tua/wali bersama siswa akan diinformasikan lebih lanjut pada hari ini Senin, 12 Agustus 2024," kata Adi dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh batamnews.co.id, Senin, 12 Agustus 2024.

Ia menjelaskan, pihaknya akan menggelar rapat bersama panitia PPDB SMAN 20 Batam Kota membahas terkait persyaratan dan teknis-teknis yang perlu disiapkan oleh orang tua/wali calon murid yang mendaftarkan di SMAN 20.

"Hari ini kita panitia akan laksanakan rapat untuk membahas terkait persyaratan yang harus dipersiapkan dan teknisnya. Adapun kita informasikan pendaftaran siswa didik baru akan di buka besok hari Selasa, 13 Agustus 2024, sekitar Pukul 08:30 Wib. Kami menghimbau kepada wali murid dapat mempersiapkan persyaratannya," ucap Adi.

Baca juga: Kepala SMAN 20 Batam Dukung Program Menabung dan Sosialisasi Pembukaan Rekening BRK Syariah

Sebelumnya diberitakan, ratusan orang tua calon siswa SMAN 20 Batam Kota, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diduga menyebabkan ratusan calon siswa terlantar dan tidak mendapatkan pendidikan akibat ketidakpastian dari pihak sekolah.