Karimun, Batamnews - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sugianto, menegaskan bahwa sekolah tidak diperbolehkan untuk berdagang atau mengakomodir pengadaan seragam bagi siswa tingkat SD dan SMP. 

Hal ini disampaikan Sugianto sebagai upaya untuk memastikan bahwa sekolah tetap fokus pada tugas utama mereka, yaitu mendidik siswa, tanpa terlibat dalam urusan yang bukan menjadi tanggung jawab mereka.

"Sekolah tidak boleh menjual seragam. Intinya sekolah tidak boleh mengkoordinir," tegas Sugianto dalam keterangannya.

Baca juga: Pencurian Roda Mobil di Karimun: Mitsubishi Expander Kehilangan Dua Roda Depan

Lebih lanjut, Sugianto menjelaskan bahwa sekolah tidak lagi dibebani dengan urusan seragam maupun buku pelajaran. Pemerintah daerah telah memberikan bantuan berupa seragam dan buku kepada siswa, sehingga tidak ada alasan bagi sekolah untuk mengurus pengadaan seragam tersebut.

"Pemerintah sudah membantu seragam, buku, dan sebagainya. Pemda sudah memberikan dua stel seragam kepada setiap siswa," ujarnya.

Namun, Sugianto menambahkan bahwa pengadaan seragam tetap dapat dilakukan melalui musyawarah komite atau paguyuban sekolah. Dalam hal ini, para wali murid bisa berembuk dan memutuskan bersama terkait pengadaan seragam bagi anak-anak mereka.

Baca juga: PAMERAL dan PD Karimun Nyatakan Dukungan kepada Pasangan Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq di Pilgub 2024

"Kalau komite dan paguyuban sekolah yang mengurus, itu diperbolehkan," jelasnya.

Sugianto juga menegaskan bahwa jika ditemukan sekolah yang melanggar aturan ini dan terlibat dalam pengadaan seragam, maka Dinas Pendidikan akan mengambil tindakan tegas. Sekolah yang melanggar akan diberi teguran hingga sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Jika ada sekolah yang melanggar, itu berarti mereka menyalahi aturan. Kita akan tegur," tutupnya.

Dengan kebijakan ini, diharapkan sekolah-sekolah di Karimun dapat lebih fokus pada tugas pokok mereka dalam memberikan pendidikan yang berkualitas tanpa terbebani oleh urusan yang tidak seharusnya menjadi tanggung jawab mereka.