Pelaut Mesir Menggugat MT Arman 114 dan Rabia Alhesni atas Penelantaran dan Penolakan Hak di Pengadilan Batam

Pelaut Mesir Menggugat MT Arman 114 dan Rabia Alhesni atas Penelantaran dan Penolakan Hak di Pengadilan Batam

Seorang pelaut Mesir, Ahmed Elsayed Mahmoud Mohamed, mengungkapkan kisahnya yang menyayat hati sebagai anak buah kapal tanker MT Arman 114 (Photo: Ahmed)

Batam, Batamnews - Seorang pelaut Mesir, Ahmed Elsayed Mahmoud Mohamed, mengungkapkan kisahnya yang menyayat hati sebagai anak buah kapal tanker MT Arman 114 yang ditelantarkan oleh pemilik kapal di Indonesia. Ahmed, yang berusia 46 tahun, telah berada di Indonesia sejak 7 Juli 2023 tanpa menerima gaji sejak Januari 2024.

"Pihak kapal menolak membayar gaji saya karena mereka tidak ingin saya memberikan kesaksian di pengadilan, meskipun saya tetap melakukannya," ungkap Ahmed kepada Batamnews.co.id, Rabu, 10 Juli 2024.

Nasib Ahmed ini tak lepas setelah MT Arman 114 tersangkut kasus hukum pembuangan limbah di Perairan Natuna, Kepulauan Riau 7 Juli 2023 lalu. Saat ini kasus itu sudah divonis Pengadilan Negeri Batam. Hasil putusan, Nakhoda Kapal MT Arman 114 divonis tujuh tahun pidana penjara, serta denda Rp 5 miliar, selain itu kapal beserta isi dan juga barang bukti dirampas negara.

Sejatinya, Rabia adalah nakhoda kapal MT Arman 114, namun dalam persidangan dan berdasarkan keterangan saksi, pada saat kejadian kapal dikendalikan Mahmoud Abd. Elaziz Mohamed Hatiba. Namun Ahmed mengatakan, kapten sesungguhnya adalah Rabia. Sedangkan Mahmoud adalah chief officer atau mualim. 

Ahmed menceritakan bahwa ia terluka di kapal, namun manajemen kapal mengabaikan permintaannya untuk bertemu dokter selama lebih dari dua bulan. Total gaji yang belum dibayarkan kepadanya mencapai lebih dari $19,000, dan saat ini ia juga mencari kompensasi atas cederanya.

Dengan bantuan Kedutaan Besar Mesir di Indonesia, Ahmed telah menunjuk Mr. Abdul Bari Alkatiri sebagai pengacaranya. "Saya menunggu keadilan dari peradilan Indonesia yang adil untuk memungkinkan saya mendapatkan kembali hak-hak saya," tutur Ahmed.

Dia juga menyampaikan kerinduannya kepada keluarganya di Mesir, termasuk istri dan dua anak laki-lakinya, yang terus berdoa dan menantikan kepulangannya.

Ahmed telah berprofesi sebagai pelaut sejak tahun 2002, namun nasibnya kini terombang-ambing di tengah konflik kepemilikan dan tanggung jawab manajemen kapal yang belum jelas. Kasus Ahmed merupakan salah satu dari banyak kisah pilu pelaut yang sering kali tidak terdengar, menyoroti kerasnya realitas hidup para pelaut yang berjuang mendapatkan hak-hak mereka di lautan lepas.

Pelaut Mesir Menggugat MT Arman 114 dan Rabia Alhesni atas Penelantaran dan Penolakan Hak di Pengadilan Batam

Ahmed Elsayed Mahmoud Mohamed mengatakan telah mengajukan gugatan hukum di Pengadilan Negeri Batam terhadap kapal tanker minyak MT Arman 114 dan Rabia Alhesni, dengan nomor perkara 146/Pdt.G/2024/PN Btm. Gugatan ini diajukan pada tanggal 22 April 2024, menuntut pembayaran gaji yang belum dibayar dan kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami.

Baca kelanjutannya >>

 

Menurut data yang tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batam, Ahmed meminta pengadilan untuk mengabulkan gugatannya sepenuhnya, termasuk pembayaran haknya sebesar USD 500.000 dan kompensasi sebesar USD 5.000.000. Gugatan ini juga menuntut agar perbuatan tergugat yang menghalangi dan menolak memberikan hak-hak pelaut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Selain itu, Ahmed juga meminta pengadilan untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas kapal MT Arman 114. Gugatan ini diharapkan dapat memulihkan hak-hak Ahmed yang telah lama ditolak oleh pemilik kapal dan pihak manajemen.

Kuasa hukum Ahmed, Abdul Bari Alkatiri, SH, mengungkapkan bahwa mereka berharap agar keadilan dapat ditegakkan melalui proses peradilan yang adil dan transparan di Pengadilan Negeri Batam. 

Pengadilan Negeri Batam dijadwalkan untuk mendengarkan dan memutuskan kasus ini dalam beberapa sidang mendatang, yang akan sangat menentukan nasib Ahmed dan mungkin juga membentuk preseden hukum terkait hak-hak pelaut di perairan Indonesia.
 


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews