Karimun, Batamnews - Untuk melakukan tahapan kampanye bagi para Caleg, tentunya tidak hanya dengan bermodalkan mulut yang melontarkan kata-kata ‘jika nanti saya terpilih saya akan ini dan itu’.

Terlebih lagi bagi para caleg yang akan bertarung dengan kondisi daerah atau letak strategis wilayah yang memiliki jarak tempuh dengan yang tidak sedikit.

Tetapi dalam tahapan itu juga setiap Caleg tentunya diharuskan untuk mengeluarkan modal agar dapat melakukan kampanye guna menyampaikan program hingga visi dan misi.

Penyampaian visi dan misi ke masyarakat sebagai Caleg, hingga janji-janji politik, tidak cukup dengan strategi dan menerka-nerka akan banyaknya mendulang nya suara.

Modal yang cukup besar diperlukan untuk bisa mengumpulkan massa, uang sebagai motor penggerak tim sukses untuk mencari para calon pemilih yang akan dikumpulkan untuk mendatangi kampanye para Caleg.

Seperti di beberapa Dapil yang ada di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dengan wilayah banyak pulau-pulau. Yang notabenenya banyak penduduk yang mendiami sebuah pulau.

Untuk diketahui, bahwa Kabupaten Karimun terdiri dari 256 pulau dengan 67 diantaranya berpenghuni. Kabupaten Karimun memiliki jumlah penduduk sebanyak 257.297 jiwa.

Sehingga, ongkos yang mahal harus dibayar oleh seorang Caleg yang akan mendulang suara di Dapil tersebut, agar bisa sampai dan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan kampanye.

“Untuk mengumpulkan massa, tentu pasti ada modal yang harus dikeluarkan, paling kurang untuk menyediakan snack/makan dan minum. Tim-tim sukses juga perlu biaya untuk kesana kesini, memasang spanduk dan baliho,” kata Raja Rafiza, Caleg dari Partai Golkar dapil 2.

Untuk dapat menuju ke masyarakat di suatu pulau, tentunya dengan akses jalur laut menggunakan speedboat maupun perahu, bahkan juga menyewa boat.

Besarnya biaya untuk melakukan kampanye dirasakan oleh para Caleg yang meskipun memiliki cukup modal atau juga Caleg yang inkumben.

“Untuk menjangkau masyarakat yang berada di pulau, kita harus menyebrang menggunakan kapal bersama dengan tim. Otomatis mengeluarkan biaya transportasi,” ujar Rafi.

Bahkan, tidak hanya membutuhkan modal. Tapi juga membutuhkan mental yang kuat saat mengarungi lautan dalam menuju pulau yang akan dilakukan kampanye.

Bahkan, tantangan juga akan bertambah jika kondisi cuaca yang buruk, hujan disertai dengan angin. Tentunya akan membuat gelombang laut akan tinggi.

“Program dan rencana kerja, harus sampai ke masyarakat. Sehingga, bagaimana juga harus melakukan kampanye dengan biaya yang cukup tinggi, dengan tantangan perjalanan yang menaiki kapal,” kata Rafi.

Sementara itu,bagi Caleg yang hanya memiliki modal yang tidak banyak atau minim, untuk mencapai ke tengah masyarakat tentunya menjadi kendala.

Apalagi lagi bagi Caleg baru, yang memang harus melakukan tatap muka dengan masyarakat.

“Sebagai Caleg yang baru, tentunya harus bisa bertatap muka dengan masyarakat, memperkenalkan diri dan pastinya menyampaikan program. Hanya saja, kendala di jarak tempuh dan lokasi yang pasti membutuhkan biaya besar,” kata Muhammad Firdaus, yang merupakan Caleg dari partai PKB dapil 1.

Modal untuk kegiatan kampanye, seperti adanya alat peraga kampanye, makan/minum masyarakat yang diundang untuk mendengarkan kampanye, dan pastinya akan ada biaya-biaya tak terduga lainnya.

Mengumpulkan masyarakat, tentunya harus menyediakan makan dan minum, serta juga ada APK yang kita bawa dan bagikan pada masyarakat, seperti kartu nama dan kalender.

Tentunya, menjadi Caleg adalah sebuah tantangan yang harus dijalani dalam menjadi wakil rakyat di DPRD. Sehingga, ada yang menjadi Caleg hanya untuk mencoba peruntungan jika terpilih dengan suara yang banyak, tapi juga ada yang benar-benar ingin duduk di kursi DPRD dengan membawa aspirasi masyarakat Daerah Pilihannya.

“Meskipun berat dan banyak tantangan, namun untuk dapat mewakili aspirasi rakyat akan dilakukan dengan sepenuh hati,” ucapnya.

Dengan kampanye yang dilakukan itu, bagaimana caranya untuk mengurangi pengeluaran modal yang seharusnya dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Maka, kampanye tatap muka dapat dilakukan dengan hanya satu kali di satu daerah.

Kampanye dapat dilakukan di media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat. Dan untuk di daerah pulau bisa dilakukan oleh tim sukses yang dipercaya, hingga memanfaatkan partai politik.

Sehingga, jika membawa tim dalam melakukan kampanye, tentunya untuk transportasi penyeberangan akan ditanggung oleh caleg.

Untuk ongkos kapal penyeberangan juga bervariasi, mulai dari Rp 35 ribu hingga dengan harga lebih dari Rp 150 ribu untuk satu orang. Dan, jika menyewa kapal untuk menyebarang bolak balik, harga juga bervariasi, tergantung dengan jarak pulau ke pulau lainnya.

Ketua KPU Kabupaten Karimun, Mardanus, mengungkapkan bahwa untuk tahapan kampanye hingga waktu pemilihan, dilakukan dengan sesuai jadwal yang telah diajukan caleg dari masing-masing dapil.

Dimana, sebagai penyelenggara pemilu, KPU melakukan tugas pokok agar pemilu dapat berjalan dengan lancar. Setiap calon dari partai politik juga telah terdata kebenarannya.

“Setiap tahapan kita selalu lakukan, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan kampanye hingga hari pencoblosan. Untuk wilayah-wilayah pulau kita juga melakukan hal yang sama selama tahapan berlangsung, yang dapat dihendle oleh PPK,” ujar Ketua KPU Kabupaten Karimun, Mardanus.

Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam tatanan pemilu, seperti praktik politik uang bagi caleg yang memiliki modal besar, tentunya jadi perhatian Bawasalu.

Sebab, kasus pelanggaran pemilu politik uang bukanlah sesuatu hal yang dapat dirahasiakan, dan tetap saja dilakukan oleh peserta pemilu untuk mendulang suara.

Muhammad Iskandar, ketua Bawaslu Kabupaten Karimun, menyebutkan bahwa politik yang dinilai dapat merusak tatanan berpolitik, dan sangat menghambat dalam membangun sebuah proses demokrasi yang sehat karena dampaknya yang sangat merusak karena praktik politik uang.

“Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun, Muhamad Iskandar.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi, dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada Masyarakat.

Sehingga, untuk meminimalisir terjadinya proses kecurangan dan mengurangi modal saat berkampaye. Kampanye dapat dilakukan di media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat. Dan untuk di daerah pulau bisa dilakukan oleh tim sukses yang dipercaya, hingga memanfaatkan partai politik.

Sehingga, biaya atau dana kampanye yang harus dikeluarkan tidak banyak, dan tidak memberatkan bagi Caleg yang baru dan kurang modal.

Kemudian, salah satu pemerhati publik di Kabupaten Karimun, Tri Wiramon, menyebutkan bahwa untuk kampanye di wilayah Kabupaten Karimun, memang membutuhkan modal yang cukup berlebih, terlebih di pulau-pulau.

“Kondisi wilayah teritorial kita, yang banyak pulau-pulau, tentunya akan membutuhkan biaya-biaya transportasi penyebrangan,” ujar Wiramon.

Maka, akan ada perbedaan untuk biaya kampanye bagi caleg yang dapilnya di pulau-pulau, dengan caleg dapil bagian pulau daratan.