Batam, Batamnews - Kasus modus joki International Mobile Equipment Identity (IMEI) ponsel ilegal terbongkar di Batam, Kepulauan Riau, menggemparkan masyarakat. Para joki IMEI dari luar negeri diduga terlibat dalam skema ilegal ini, di mana mereka mendaftarkan IMEI ponsel di petugas Bea Cukai setiap kali melewati pelabuhan internasional.

Proses modus ini dilaporkan melibatkan penjemput di luar pelabuhan, yang menunggu setelah IMEI ponsel didaftarkan. Sumber terpercaya menyebutkan bahwa rata-rata kurir atau joki IMEI membawa dua unit ponsel dan mendapatkan pembayaran antara Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta per unit. 

Tak hanya itu, biaya tiket pulang-pergi ke luar negeri, khususnya Singapura dan Malaysia, disiapkan oleh koordinator kegiatan ilegal ini.

Baca juga: Joki IMEI Handphone Ilegal di Batam Masih Marak, Tawarkan Jasa Lewat Medsos

Menyedihkannya, petugas Bea Cukai dan kepolisian yang seharusnya bertugas untuk menangkal aktivitas ilegal tersebut, terkesan melegalkan kegiatan yang merugikan negara. 

Informasi di lapangan menunjukkan bahwa ratusan ribu ponsel dengan IMEI ilegal telah beredar di wilayah Batam hingga Tanjungpinang, memanfaatkan kelonggaran aturan dan mungkin juga keterlibatan oknum aparat berwenang.

Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Rizal, belum dapat dikonfirmasi terkait kasus ini. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri, Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, juga belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus ini.

Baca juga: Antrean Registrasi IMEI Ponsel Terblokir di Batam Center Membludak

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi telah memberikan pernyataan resmi terkait kasus IMEI ilegal ini. Menurutnya, pihaknya akan memberikan dukungan penuh pada kepolisian untuk menindak secara hukum terkait pelanggaran pendaftaran IMEI. 

Meskipun demikian, belum ada tanda-tanda konkret bahwa pihak kepolisian telah bergerak untuk menangani dugaan tersebut, sementara dugaan keterlibatan oknum aparat berwenang juga mencuat sebagai bagian dari penyelidikan lebih lanjut.