Batam, Batamnews - Kota Batam berhasil meraih penghargaan Pasar Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI. Penghargaan ini diserahkan dalam acara Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen Kementerian RI 2023 yang berlangsung di hotel Pullman Bandung Grand Central, Kota Bandung, pada 10 November 2023.

Penghargaan ini diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd., mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, SE, MM.

"Alhamdulillah, hari ini Kota Batam berhasil meraih penghargaan Pasar Terib Ukur untuk wilayah Regional I. Penghargaan ini dianugerahkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Terib Niaga Kementerian Perdagangan kepada Pemko Batam," ucap Jefridin.

Baca juga: Kepala BP Batam Sambut Ribuan Peserta Jamselinas se Tanah Air, Bekayuh Besame Tambah Sodare

Pemko Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketertiban pengukuran di pasar. Mereka melakukan pembinaan, penyuluhan, pendataan, monitoring, dan pemantauan terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) di pasar secara berkala.

Selain itu, mereka juga menyediakan layanan tera/tera ulang dan timbangan pembanding/pos ukur ulang di pasar.

Dalam sambutannya, Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, SE, MM, menyatakan bahwa semakin banyak pasar yang tertib ukur, semakin baik bagi konsumen. Saat ini, sudah ada 610 pasar yang tertib ukur di Indonesia, dan ini merupakan langkah penting menuju pasar yang lebih aman dan nyaman bagi konsumen.

Baca juga: Gubernur Kepri Ansar Ahmad: Saya Terusik, Kalau Saya Dalangi Demo Rempang, Silakan Buktikan Saja

Pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan terus berkolaborasi untuk menjaga konsistensi perlindungan konsumen. Upaya Pemko Batam dalam menjaga ketertiban di pasar merupakan contoh komitmen dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Penganugerahan penghargaan ini merupakan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mendukung kegiatan perlindungan konsumen di wilayahnya.

Kementerian Perdagangan RI mengharapkan kolaborasi yang lebih kuat antara Pemerintah Daerah dan pengusaha untuk memperbaiki kondisi pasar, termasuk mematuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan ketertiban ukur. Hal ini menjadi kunci agar Indonesia dapat bersaing di pasar dunia.